Masuk Mode Bertahan, Bahlil Ancam Hentikan Ekspor Gas ke Negara Tak Hargai RI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bakal menghentikan ekspor gas ke negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna yang berlangsung sehari sebelumnya.

“Sudah jelas arahnya adalah sumber daya alam kita akan pakai untuk kepentingan domestik terlebih dahulu. Ini survival mode,” kata Bahlil saat meresmikan pengaliran gas perdana dari Sumur Jangkrik North East (JNE) #6 dan peningkatan produksi Lapangan Maha di wilayah lepas pantai West Ganal, Kalimantan Timur, pada Kamis (22/10).

Ia mengatakan pemerintah juga akan mengevaluasi kontrak perdagangan gas dengan negara mitra sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. “Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube KementerianESDM pada Kamis (22/10).

Proyek Sumur Jangkrik North East (JNE) #6 dan Lapangan Maha dikelola oleh Searah, perusahaan patungan atau joint venture (JV) antara BUMN Malaysia Petronas, dan perusahaan swasta Italia ENI. Menurut Bahlil, kedua proyek itu diproyeksikan menambah produksi gas sebesar total 290 juta kaki kubik standar per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD).

“Kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, pemerintah akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” ujar Bahlil.  

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan dengan baik-baik seperti saudara yang tidak tahu adat saja, ini yang kita tidak mau.”

Bahlil menyatakan Indonesia harus mempertahankan prinsip kedaulatan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan panjang selama berabad-abad yang mengorbankan darah, keringat, air mata, dan nyawa rakyat.

Menurut Bahlil, perjuangan kemerdekaan Indonesia juga diwarnai berbagai kekejaman, mulai dari pembunuhan, hingga kerja paksa. “Saya tidak pengin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan mau untuk mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara yang lain,” kata Bahlil.

Ekspor Gas ke Singapura dan Malaysia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengekspor gas alam ke sejumlah negara, dua di antaranya yakni Singapura dan Malaysia. Indonesia mengekspor gas alam ke Singapura sejumlah 3,22 juta ton dengan nilai free on board (FOB) mencapai US$1,66 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, Indonesia tercatat menjual gas alam ke Malaysia 56.400 ton dengan nilai FOB US$ 30,5 juta pada 2024.

Menteri Dalam Negeri Singapura, Kasiviswanathan Shanmugam, sebelumnya mengatakan  masyarakat Singapura sangat frustrasi dengan situasi kabut asap yang dinilai semakin memburuk. Shanmugam mengatakan kabut asap berdampak serius terhadap kesehatan lansia, anak-anak di Singapura, terutama mereka yang memiliki penyakit tertentu.

Ia juga sempat menyampaikan rasa kecewa terhadap pernyataan seorang pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa oksigen di Singapura berasal dari hutan Indonesia. “Terus terang, pernyataan seperti itu tidak tepat ketika seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia,” ujar Shanmugam, dikutip dari rilis pers yang disiarkan oleh Kemendagri Malaysia pada Senin (19/10).

Keluhan juga disuarakan oleh seorang anggota parlemen dari pihak oposisi yang menyampaikan permohonan dalam bahasa Jawa, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap di Malaysia.

Kalam Salan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan guna memadamkan kebakaran hutan, mencegah munculnya titik api baru, serta memastikan masalah ini tidak terus berulang setiap tahun.

"Kita menginginkan langit yang cerah dan udara yang bersih, agar masyarakat di kedua negara dapat hidup dengan sehat dan damai,” kata Kalam Salan dalam sidang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, dikutip dari New Straits Times, Rabu (21/10).