Bahlil Kaji Pembangunan Pembangkit Listrik Nuklir di Batam hingga Halmahera

Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis nuklir.

Kendati demikian, Pembangunan PLTN di Kepri sejauh ini masih dalam tahap kajian sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. "Akan ditempatkan di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (26/10).

Sejumlah lokasi juga dilirik untuk menjadi lokasi Pembangunan PLTN, antara lain di Kalimatan dan Halmahera, Maluku Utara. Bahlil menyebut pemerintah saat ini mengkaji rencana pembangunan PLTN di Halmahera bersama perusahaan asal Rusia.

“Ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera, salah satu di antaranya adalah Kepri, sedang dikaji dan dipertimbangkan. Kalau sudah lolos feasibility study -nya, baru kita lakukan,” ujar Bahlil.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, sebelumnya menyatakan proses tender pembangunan PLTN masih menunggu penetapan lokasi atau tapak. Ia mengatakan pemerintah baru akan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melaksanakan tender untuk menentukan pelaksana proyek PLTN.

"Tender PLTN harus tapak dulu yang kami tetapkan. Nanti dari tapak yang sudah ditetapkan, PLN akan melakukan lelang tender untuk pelaksanaannya," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM pada Kamis (22/10).

Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah telah menyiapkan 28 kandidat tapak PLTN. Beberapa di antaranya berada di Pulau Bangka, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kendati demikian, pemerintah juga masih mengkaji sejumlah lokasi tambahan untuk mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis energi nuklir tersebut.

"Ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari. Ini ada beberapa tambahan tapak lagi, karena tempo hari itu kan juga ada rencana floating ," ujarnya.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan PLTN dengan kapasitas awal sebesar 500 megawatt (MW) dapat terhubung ke jaringan listrik pada periode 2032–2034.

Yuliot menilai pengembangan PLTN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Sejumlah daerah memerlukan tambahan kapasitas pembangkit berskala besar yang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada energi baru terbarukan.

“Pembangunan PLTN membutuhkan waktu tujuh tahun sampai dengan sepuluh tahun. Kalau tahun 2034 ya dari sekarang kita juga sudah harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu sendiri,” kata Yuliot.