Pemerintah Tambah Kuota Solar Bersubsidi jadi 20,27 Juta Kiloliter

Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi atau Biosolar sebesar 7,8% pada 2026. Keputusan itu berimpilikasi terhadap peningkatan alokasi Biosolar menjadi 20,27 juta kiloliter (kl) dari sebelumnya 18,64 juta kl.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas mengatakan, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat. Kenaikan kebutuhan solar bersubsidi terjadi seiring dengan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi akibat disparitas harga yang semakin lebar.

BPH Migas mencatat penyaluran Biosolar meningkat 15-17% per hari sejak 1 April 2026. Dalam kondisi normal, penyaluran solar bersubsidi mencapai sekitar 50 ribu kl per hari. Namun, rata-rata penyaluran harian kini meningkat menjadi sekitar 58 ribu sampai dengan 59 ribu kl.

“Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat dengan disparitas harga karena shifting, pemerintah sudah menyetujui tambahan kurang lebih sekitar 7,8%,” kata Wahyudi Anas saat Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Dia menyebut realisasi penyaluran Biosolar telah mencapai 88,02% dari kuota hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi normal yang berada di kisaran 83%.

Konsumsi di 30 Provinsi Melebihi Kuota, Mayoritas Daerah Tambang

BPH Migas juga mencatat ketimpangan penyaluran Biosolar antarwilayah. Sebanyak 30 provinsi mengalami konsumsi yang melebihi kuota yang tersedia. Sebagian besar wilayah tersebut merupakan daerah pertambangan.

“Solar ini di 30 provinsi itu over quota semua, dan jumlahnya signifikan. Dan rata-rata daerah tambang,” ungkapnya.

Kondisi tersebut turut mendorong pemerintah memberikan keleluasaan kepada PT Pertamina untuk mengalihkan alokasi kuota antarwilayah. Pertamina dapat memindahkan alokasi dari daerah yang mengalami kelebihan kuota ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. 

Wahyudi menilai mekanisme pengalihan itu dapat menyesuaikan penyaluran Biosolar dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Langkah itu juga bertujuan mengantisipasi ketimpangan distribusi yang berpotensi menimbulkan antrean BBM di sejumlah wilayah ke depannya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kuota penyaluran solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) solar sebesar 18,64 juta kl dalam APBN 2026. Adapun alokasi anggaran subsidi untuk solar dan minyak tanah sebesar Rp 25,14 triliun.