Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa ada usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite. Hal ini seiring naiknya harga minyak yang membuat selisib
Pertamina mulai menguji coba penjualan Pertalite melalui Pertashop yang berubah fungsi menjadi SPBU compact. Uji coba dilaksanakan di beberapa provinsi, khususnya Sulawesi.
BPH Migas mengungkapkan bahwa aturan pembatasan Pertalite masih dibahas di Kemenko Perekonomian, salah satunya terkait kriteria kendaraan yang bisa membeli berdasarkan CC mesin.
BPH Migas melaporkan bahwa selama empat bulan pertama tahun ini telah menyalurkan 30% dari total kuota BBM subsidi Solar, minyak tanah, hingga Pertalite.
BPH Migas melaporkan bahwa penyaluran BBM subsidi pada 2023 melebihi kuota atau overkuota lantaran belum selesainya revisi aturan yang akan membatasi penjualan solar dan Pertalite.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyambut usulan penggantian bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite ke kualitas yang lebih baik, dalam hal ini Pertamax.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk mengatur pembatasan Pertalite belum bisa rampung Juni ini seperti yang ditargetkan Kementerian ESDM.
Pertamina mendukung program Fuel Card 5.0 yang berlaku di Kota Batam sebagai salah satu upaya pencegahan penyelewengan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang sejalan dengan progam subsidi tepat.
BPH Migas dan Pertamina memastikan bahwa Pertalite masih didistribusikan secara normal melalui SPBU usai ditemukannya sejumlah SPBU Jakarta yang menggantinya dengan Pertamax Green 95.