Berita Penerimaan Negara Indonesia Terkini - Kabar Hari ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak akan ada pemisahan dari Kementerian Keuangan, mempertahankan struktur keuangan negara yang solid.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan pasca pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo, sekaligus menyanggah pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan jajaran Kemenkeu menjelang akhir masa jabatan, membahas isu strategis termasuk reformasi birokrasi dan optimalisasi penerimaan pajak.

Presiden terpilih Prabowo Subianto fokus mengejar pengemplang pajak di sektor kelapa sawit, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 300 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang keberhasilan dalam menargetkan penerimaan negara hingga nyaris Rp 3.000 triliun di APBN 2025, menyoroti susahnya mengumpulkan pajak di Indonesia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengurangi defisit APBN dengan mengejar pengemplang pajak dan mengambil tindakan untuk memulihkan penerimaan pajak hingga Rp 300 triliun.

Prabowo mendukung penurunan tarif PPh badan dari 22% ke 20% untuk mengurangi beban masyarakat, menurut Drajad Wibowo dan Hashim Djojohadikusumo.

Fokus kebijakan pemerintahan untuk mengerek penerimaan negara pada tahun depan, antara lain mencakup perluasan basis perpajakan.

Pemerintah memastikan cukai rokok tahun depan tidak naik, namun harga jual eceran rokok akan meningkat pada 2025 untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan negara.

Kemenkeu ungkap penerimaan PNBP mencapai Rp 383,3 triliun pada Agustus 2024. Penerimaan itu berkat kontribusi dari kinerja BUMN dan BLU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 945,1 triliun pada 2025, naik 15,4% di tengah tantangan ekonomi dan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%

Kemenkeu memutuskan untuk menunda kenaikan cukai rokok hingga 2025 meskipun ada usulan dari BAKN DPR untuk meningkatkan tarif cukai hingga 5%.

Pemerintah Indonesia akan mengenakan cukai pada minuman berpemanis pada 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dan menekan prevalensi penyakit seperti diabetes.

APBN Indonesia mencatat defisit Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024, akibat peningkatan belanja untuk pemilu dan bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit tersebut masih sesuai target.

Kemenparekraf menyumbang devisa US$ 7,46 miliar pada Juli 2024, mencapai target devisa tahunan berkat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif.