Berita Penerimaan Negara Indonesia Terkini - Kabar Hari ini

Pemerintah berpotensi menerima tambahan Penerimaan Negara sekitar Rp 49 triliun dari penertiban aset dan dana tidak bertuan, menurut Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan Rp 4,8 triliun ini membuat total setoran PT Freeport Indonesia ke negara sepanjang 2025 mencapai Rp 75 triliun.

Potensi kekurangan atau shortfall penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi mencapai Rp 171 triliun - Rp 484 triliun akan menyebabkan ruang manuver fiskal yang dimiliki pemerintah semakin sempit.

Uang yang diserahkan Kejaksaan Agung ke kas negara diperoleh dari denda dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.

PT Freeport Indonesia menyebut, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akan menambah penerimaan negara mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Meningkatnya setoran pajak ekonomi digital sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Pemerintah Indonesia diperkirakan gagal mencapai target penerimaan pajak di 2025, dengan proyeksi pencapaian hanya 82% dari rencana sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah merombak Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang menandai pendirian Badan Penerimaan Negara dan targetting peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%.

Untuk mendukung strategi reformasi fiskal, Kementerian Keuangan bersama DPR telah menetapkan peningkatan target penerimaan pajak dalam RAPBN 2026.

Pada 2025, SKK Migas memproyeksi sektor hulu migas akan menyetor penerimaan negara sebesar US$ 13,03 miliar, namun hingga Juni hanya tercapai 45,1% dari target.

Pemerintah dan DPR RI sepakat memperluas pengenaan bea keluar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui produk emas batangan dan batu bara.

Prabowo telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk mengejar target penerimaan negara agar setara dua negara ASEAN.

Kementerian Keuangan memastikan relaksasi aturan impor barang kiriman tidak berdampak signifikan kepada penerimaan negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, realisasi PNBP 2024 dari sektornya melampaui target meskipun mengalami penurunan.

Bea Cukai menjelaskan bahwa pembatalan pemberlakuan cukai plastik pada 2025 bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik, bukan mengejar pendapatan negara.