Tak Ingin Kasus Meikarta Terulang, Luhut Janji Benahi Iklim Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan alasan pemerintahan Joko Widodo terus memperbaiki iklim investasi. Hal ini agar praktik suap menyuap seperti yang dilakukan petinggi Lippo dalam kasus megaproyek Meikarta tak terulang lagi.
Luhut mengatakan pemerintah akan berusaha membuat iklim investasi di Indonesia menjadi transparan. Dia juga menjanjikan para investor tidak perlu membayar lagi agar bisa menanamkan modalnya.
"Kami tidak mau melihat kasus Meikarta terulang lagi karena kasus ini sangat menyakitkan bagi Indonesia," kata Luhut dalam sambutannya di Mandiri Investment Forum 2020 di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
(Baca: Skandal Meikarta yang Menggoyang Pohon Bisnis Grup Lippo)
Luhut menjelaskan tak jarang investor perlu mengeluarkan uang tambahan karena permintaan dari pemerintah daerah, padahal mereka sudah berinvestasi. Namun ketika mereka memberikan sesuatu pada Pemda berujung ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Kosrupsi.
"Saya pikir itu hal yang sangat buruk. Kami akan membuat investasi ini sangat transparan," kata Luhut.
Dia pun memastikan kepada investor yang datang bahwa Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 5 hingga 10 tahun lalu. Salah satu perbedaannya adalah adanya omnibus law. Selain itu jajaran kabinet kerja yang dipilih Jokowi pada periode kedua siap mendukung iklim investasi lebih baik.
“Jika ada masalah, datang ke saya atau deputi saya. Kami akan senang mengakomodasi anda,” ujarnya.
(Baca: Anak Usaha Lippo Cikarang Bidik Prapenjualan Meikarta Naik 25% di 2020)
Kasus ini telah menyeret sejulah orang ke meja hijau, salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Selain itu ada pula nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.
Luhut akhir tahun 2017 lalu sempat hadir dalam peresmian penutupan atap bangunan (topping off) dua tower apartemen di Meikarta. Diamengatakan, kehadirannya di proyek properti tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap investasi swasta.
Dia juga saat itu sempat mengira semua izin yang perlu dirampungkan Grup Lippo sudah diselesaikan. "Banyak izin di sana yang saya tidak tahu," kata Luhut Oktober 2017 lalu.
