Mengkaji Janji Prabowo-Sandiaga Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjanji bakal membangun infrastruktur tanpa berutang ketika terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Opsi pendanaan infrastruktur bisa dilakukan dengan pendanaan jangka panjang yang melibatkan sektor swasta.

Menurut Sandiaga, keterlibatan swasta bakal dilakukan dengan pendanaan jangka panjang misalnya dengan skema equity financing. Hal tersebut dijanjikan Sandiaga agar nantinya pembangunan infrastruktur tak lagi membebani anggaran negara. "Kami bangun juga segi-segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita," kata Sandiaga, di Jakarta, Sabtu (8/12).

Janji Prabowo-Sandiaga untuk membangun infrastruktur ini dinilai masuk akal. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, penambahan keterlibatan swasta memang dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur tanpa utang pun bisa dilakukan dengan melakukan sekuritisasi aset. Menurut David, pemerintah bakal mendapatkan dana baru untuk membangun infrastruktur melalui sekuritisasi.

"Misalnya ada proyek yang sudah selesai atau sudah jalan seperti jalan tol, itu kan bisa pendapatannya kita jual ke investor, tapi kita dapat dana segar untuk bangun infrastruktur yang baru," kata David ketika dihubungi Katadata, Selasa (11/12).

David pun menilai pembangunan infrastruktur tanpa utang mungkin dilakukan dengan pengalihan anggaran dalam postur APBN. Menurut David, pengalihan anggaran dapat dilakukan melalui pengurangan alokasi belanja birokrasi dan subsidi.

Dalam APBN 2018, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 342,5 triliun. Ada pun, anggaran subsidi energi tercatat sebesar Rp 156,23 triliun. "Ini kan trade-off ya, kalau tanpa utang harus ada belanja yang dikurangi," kata David.

(Baca: Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)

Optimalisasi Pajak

Ekonom Bank Permata Josua Pardede tak sependapat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tanpa utang sulit untuk dilakukan.

Ini mengingat pemerintah saat ini masih harus membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, pelabuhan, hingga sarana, dan prasarana air minum. Menurut Josua, tak banyak swasta yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Padahal, infrastruktur dasar penting dibangun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lainnya. Selain itu, infrastruktur dasar diperlukan untuk mengatasi masalah mahalnya biaya logistik dan transportasi.

"Saya pikir itu opsi yang less likely akan terjadi dan itu hanya semata janji kampanye politik saja tanpa melihat kondisi kenyataan sekarang," kata Josua.

Upaya pembangunan infrastruktur tanpa utang sebenarnya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Persoalannya, penerimaan pajak di Indonesia masih cukup rendah.

Hingga akhir November 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak baru sebesar Rp 1.136,6 triliun. Angka tersebut baru mencapai 79,8% dari target pajak sebesar Rp 1.424 triliun.

Ia mengatakan, rendahnya penerimaan itu terjadi karena kultur masyarakat yang masih belum sadar membayar pajak. Mereka bahkan cenderung menghindari membayar pajak ke negara.

"Beda misalkan negara-negara Eropa Utara di mana tax ratio-nya sangat tinggi. Kalau tax ratio-nya cukup tinggi, saya pikir enggak perlu harus berutang pemerintahnya," kata Josua.

Karenanya, pembangunan infrastruktur dasar melalui utang sebenarnya merupakan langkah yang tak bisa dihindarkan. Lagipula, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema pembiayaan alternatif untuk mengurangi porsi utang untuk pembangunan infrastruktur.

Beberapa skema tersebut, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), dan pembiayaan campuran (blended finance). Alhasil, Josua menyebut utang negara saat ini tidak lebih besar dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut, lanjutnya, ditunjukkan dengan keseimbangan primer Indonesia yang sudah mengarah ke posisi nol. "Jadi defisitnya meski masih negatif, tapi sudah menurun terus dari empat tahun terakhir ini dibandingkan sejak 2004, kita dari surplus jadi negatif," kata dia.

(Baca: Pemerintah Siapkan 10 Proyek Infrastruktur Kerja Sama Swasta di 2019)