Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai positif ide calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk membangun infrastruktur tanpa utang. Menurut dia, itu menunjukkan adanya komitmen yang sama antara pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla alias petahana dan nonpetahana untuk membuat perekonomian serta keuangan negara semakin sehat dengan memperkecil utang.
Dia menjelaskan komitmen petahana untuk memperkecil utang tercermin dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin kecil dan keseimbangan primer yang telah berada di posisi nol. Selain itu, mekanisme pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak hanya lewat APBN.
"Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu berarti akan meningkatkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia," kata dia di Jakarta, Senin (10/12).
(Baca juga: Realisasi Penerimaan Nyaris Setara Belanja, Defisit APBN Rendah 1,95%)
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir menggunakan berbagai mekanisme pendanaan di luar APBN. Ia menyebut mekanisme pendanaan melalui kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kemudian, pembiayaan investasi non-anggaran (PINA). "Itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melalui utang," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyebut mekanisme pendanaan berupa sekuritisasi aset infrastruktur untuk mendapatkan pendanaan baru guna pembangunan infastruktur lainnya. Ia pun menjelaskan, dengan sekuritisasi maka yang terjadi adalah pembiayaan modal (equity financing), bukan pembiayaan utang (debt financing).
“Sekarang sudah dilakukan bersama-sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BUMN-BUMN ataupun nanti juga pemerintah daerah kalau mereka memiliki infrastruktur yang bagus ya bisa saja di bawa ke pasar modal untuk mengisu surat atau menghimpun dana berdasarkan infrastrukturnya tersebut,” kata dia.
(Baca juga: Saat Forum IMF, 6 Proyek Infrastruktur Raih Rp 47 T dengan Skema PINA)
