Terkendala Perizinan, Total Bangun Persada Pangkas Target 2018
PT Total Bangun Persada Tbk merevisi turun target pendapatan dan laba bersih untuk tahun 2018 ini. Revisi ini karena perusahaan berkode emiten TOTL ini mengalami kendala dalam mengeksekusi kontrak yang telah diperoleh perusahaan.
“Kebanyakan karena masalah perizinan, izin membangun bangunan yang belum ada,” kata Sekretaris Perusahaan TOTL Mahmilan Sugiyo di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (29/8).
Sebelumnya, kontraktor bangunan premium yang sudah membangun 800 gedung ini menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,1 triliun pada 2018. Namun, kemudian direvisi menjadi Rp 2,6 triliun. Sedangkan, target laba bersih direvisi dari Rp 250 miliar menjadi Rp 210 miliar.
“Ada dua proyek, saya tak perlu sebutkan namanya, yang jelas di Jakarta. Nama proyeknya sudah ada, tapi pendapatannya belum ada,” katanya menambahkan. Adapun, hingga Semester II-2018, TOTL telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 123 miliar dan penghasilan dari pendapatan sebesar Rp 1,37 triliun.
Hingga Agustus ini, nilai kontrak yang diperoleh TOTL mencapai Rp 2,6 triliun. Padahal, nilai kontrak yang didapat hingga Juni, hanya Rp 876 miliar. Kenaikan drastis dalam dua bulan kurang tersebut, karena TOTL mendapatkan beberapa kontrak baru, seperti bangunan mix used di Surabaya, proyek interior di SCBD, Jakarta, dan proyek pembangunan sekolah di Malang.
(Baca juga: Sengkarut Izin dan Pemasaran Megaproyek Meikarta)
Hingga akhir 2018, TOTL menargetkan dapat mengantongi kontrak baru sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan, nilai proyek yang sedang dihitung (pipeline) oleh perusahaan, saat ini sebesar Rp 9,6 triliun. Proyek swasta mendominasi portofolio kontrak proyek perseroan.
Sedangkan target pada 2019, TOTL berharap dapat mengantongi pendapatan sebesar Rp 3,1 triliun dan laba bersih sebesar Rp 245 miliar. Selain itu, TOTL juga menargetkan perolehan kontrak baru di 2019 sebesar Rp 4 triliun.
Target perusahaan pada 2019 yang tidak begitu jauh dengan target-target pada 2018, dijelaskan oleh Mahmilan, karena pihaknya mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti akan diselenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Biasanya para customer ragu-ragu memulai atau melakukan penunjukan sebagai pembangunan proyeknya,” katanya.
