Menko Darmin Akui Ada Masalah Akurasi Data pada Keputusan Impor Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masih terdapat kendala pada keputusan impor beras tahun ini. Sebab, data beras antar instansi masih memiliki perbedaan angka meskipun sudah menggunakan peta digital. 

 

"Persoalannya sebetulnya datanya sendiri itu masih ada perbedaan antara satu instansi dengan yang lain," kata Darmin di kantornya, Selasa (23/5). 

 

Di sisi lain, Darmin mengatakan ada pergeseran waktu panen  dan pola tanam pada sehingga produksi beras mengalami perubahan. Misalnya, masa panen raya pada tahun lalu terjadi pada  Maret. Sementara pada tahun ini, musim panen  bergeser antara Maret dan April.

 

"Ada perubahan di dalam pola tanam dan itu membuat produksinya berubah dia tidak mengikuti kurva  biasanya. Sehingga hal  itu menyebabkan pembelian beras Bulog dari dalam negeri tak sebesar tahun lalu," ujar Darmin.

 

 

Menurut catatannya,  stok beras Perum Bulog saat ini hanya 1,3 juta ton. Apabila dikurangi beras impor, stok beras Bulog berkisar 800 ribu ton. Namun demikian, target Bulog hingga Juni mencapai 2,2 juta ton. "Sampai Mei ternyata hanya 800 ribu ton," ujar dia. 

 

 

Pemerintah dalam  Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Menko Perekonomian sebelumnya memutuskan akan menambah kuota impor beras sebesar 500 ribu ton.  Dengan demikian, secara total beras yang diimpor pemerintah  sepanjang 2018 jumlahnya mencapai 1 juta ton.  

 

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menyatakan tengah menyoroti mekanisme impor beras dan akurasi data produksi pertanian pada tahun 2015-2018. Meski demikian, Darmin menilai pada 2015 kondisinya berbeda lantaran terjadi  el-nino, sehingga banyak petani sulit melakukan panen.

 

Dengan begitu, pada saat itu pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras 1,5 juta ton. "Waktu itu yang bisa kami realisasi hanya 600 ribu-650 ribu ton. Sisanya di 2016," katanya.

 

 

BPK menyatakan akan mengaudit atas kebijakan impor beras yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan rencananya akan menyasar Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai persoalan akurasi data produksi pertanian.

 

Hingga saat ini, BPK telah mengantongi empat temuan dalam kebijakan impor yang bersumber dari persoalan akurasi data. Temuan tersebut antara lain mencakup persoalan  data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel, data luas lahan tidak akurat, serta belum ditetapkannya  angka cadangan pangan ideal pemerintah.

 

Audit impor beras BPK nantinya akan banyak menyoroti sejumlah hal dalam mekanisme impor,  seperti proses bisnis, rantai pasokan, database lelang impor, sistem informasi pangan dari sumber pemasok, serta harga beras luar negeri.

 

Sementara untuk Kementerian Pertanian, audit BPK nantinya juga akan lebih banyak menyoroti masalah kebijakan pertanian serta data hasil  produksi.