Koperasi Bulog Siap Biayai Infrastruktur Pangan Rp 13,5 Triliun
Pemerintah mendorong Koperasi Pegawai dan Pensiunan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yakni Kopelindo Indonesia, masuk ke pembiayaan infrastruktur di sektor pangan. Langkah ini untuk membantu pemerintah memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri pada masa depan.
“Pemerintah ada prioritas kedaulatan pangan, ada juga infrastrukturnya khususnya di irigasi,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada acara rapat anggota tahunan (RAT) Kopelindo di Jakarta, Jumat (3/6).
Menurut dia, peluang usaha di sektor infrastruktur pangan cukup menjanjikan. Terutama di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ideal untuk pengembangan bisnis komoditas beras, gula, ataupun peternakan. Selain itu, dengan arahan dari Bulog, Kopelindo juga bisa masuk di bagian distribusi ataupun sebagai pemasok. “Saya pikir ini akan bagus.”
Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama Kopel Infrastruktur Herianto Pribadi mengatakan, induk usahanya yakni Kopelindo memang sudah berencana membentuk perusahaan baru di bidang infrastruktur pangan. Namun, dia belum mau menjelaskan waktu pembentukannya lantaran masih dikaji oleh Kopelindo bersama Bulog dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF).
“Kerjasama dengan Bulog akan jadi kunci, saya harap IIF juga bisa perluas bidangnya untuk infrastruktur (pangan) ini,” kata Herianto.
(Baca: Amankan Harga, Bulog Akan Borong 23 Ribu Ton Bawang Merah)
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyambut langkah Kopelindo yang berinvestasi di proyek infrastruktur melalui pembiayaan bersama (co-financing) antara Kopel Infrastruktur dengan IIF. Anak usaha Kopelindo ini pun sudah menganggarkan dana senilai US$ 125 juta, sehingga bisa mencapai target investasi US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,5 triliun untuk pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan.
(Baca: Pemerintah Akan Tugaskan BUMN Berbisnis Bibit dan Pakan Ayam)
Kopel Infrastruktur siap menyalurkan pembiayaan ke beberapa bidang yang terkait infrastruktur pangan. Antara lain sektor transportasi, utamanya jalan tol, sektor energi berupa pembangkit listrik serta minyak dan gas (migas). Sektor lain yang juga diminati yakni telekomunikasi dan air minum.
Menurut Bambang, skema pembiayaan seperti ini semestinya bisa diterapkan oleh koperasi atau dana pensiun lainnya karena lebih aman. "Skema yang dipilih yakni co-financing dengan IIF relatif aman, karena Kopelindo tidak terpapar langsung dengan proyeknya,” katanya.
(Baca: Selain Bulog, Pemerintah Tugaskan BUMN Distribusikan Pangan)
Apalagi, imbal hasil (return) yang didapat cukup besar. Contohnya, proyek jalan tol dan pembangkit listrik memiliki tingkat keuntungan besar. “High return high risk, tapi (dengan skema) ini tidak terekspos langsung," katanya.
