KKP Kantongi Tambahan Anggaran Rp 475 M untuk Bantu Nelayan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 sebesar Rp 474,9 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membantu nelayan tangkap maupun budidaya yang terdampak pandemi virus corona.
Kepala Biro Perencanaan KKP Ishartini mengatakan, tambahan anggaran tersebut telah diputuskan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-180/MK.2/2020 pada 8 Agustus 2020. Dengan demikian, anggaran KKP naik dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 5,1 triliun.
"Dana tambahan ini pada prinsipnya untuk membantu pemangku kepentingan KKP imbas pandemi, di antaranya bantuan untuk nelayan seperti alat tangkap dan bantuan untuk pembudidaya," kata Ishartini melalui siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Senin (10/8).
KKP saat ini telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk membahas secara rinci setiap kegiatan dan mekanisme penggunaan anggarannya. Diharapkan dalam waktu dekat, anggaran itu dapat diserap agar sektor perikanan kembali bergeliat.
Untuk memulihkan sektor perikahanan dan kelautan, KKP sebelumnya telah merelokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 371 miliar untuk memuat 23 kegiatan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. "Termasuk Rp 16 miliar untuk akun Covid-19 tahun 2020 di 107 satuan kerja (Satker) KKP, baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis," kata dia.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo optimistis bantuan tersebut dapat membantu perekonomian para nelayan dan meningkatkan kontrubusi produk perikanan pada perekonomian. Apalagi, hasil ekspor perikanan pada semester I naik 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Nilai ekspor perikanan mencapai US$ 2,4 miliar (setara Rp 36,8 triliun) di mana Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi pasar yang paling banyak menyerap produk perikanan," kata dia.
Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan dana desa hingga Rp 4,3 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Berdasarkan data Senin (22/6) lalu, bantuan ini disalurkan pada 7.236.648 keluarga penerima manfaat (KPM).
Penerima KPM didominasi petani dan buruh tani. Setidaknya terdapat 6.352.470 kepala keluarga atau 88% dari total berlatar belakang kelompok tersebut. Pedagang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat jatah 5% atau 394.345 KPM. Kelompok paling minim menerima BLT Dana Desa adalah guru, hanya 1% setara dengan 36.179 KPM menerima bantuan tersebut.
