Isu Sawit Jadi Fokus Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Swiss
Isu sawit masih menjadi perhatian di kawasan Eropa. Saat ini, sawit menjadi fokus perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Swiss, untuk menentukan apakah bea masuk terhadap minyak kelapa sawit dari Indonesia dapat diturunkan.
Swiss bersama anggota European Free Trade Association (EFTA) lainnya, yakni Islandia, Norwegia, dan Liechtenstein, menandatangani kesepakatan perjanjian bebas dengan Indonesia pada 2018. Di bawah kesepakatan itu, kedua belah pihak akan menurunkan hingga menghapuskan bea masuk impor produk-produk industri.
Untuk minyak kelapa sawit, Swiss akan menurunkan bea masuk antara 20% hingga 40% untuk impor hingga 12,5 ribu ton per tahun, namun hanya jika minyak sawit Indonesia telah memenuhi standar keberlanjutan.
Parlemen Swiss meratifikasi kesepakatan itu pada 2019. Namun muncul referendum “Hentikan Minyak Sawit” yang didukung oleh partai hijau, aktivis lingkungan dan LSM anti-globalisasi Swiss. Referendum rencananya dilaksanakan pada Minggu 7 Maret 2021.
“Saya menolak kesepakatan perdagangan bebas karena meniadakan kewajiban bea cukai untuk mencegah persaingan yang tidak adil dari negara berbiaya rendah,” kata Willy Cretegny, produsen anggur organik di Swiss yang memprakarsai referendum, seperti dikutip Reuters, Selasa (2/3).
Meski demikian, jajak pendapat terbaru oleh peneliti pasar GFS Bern for broadcaster SRG, 52% responden mengatakan mereka bermaksud untuk mendukung kesepakatan perdagangan bebas.
Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, yang digunakan dalam kosmetik, produk makanan, dan bahan bakar nabati.
Namun minyak sawit mendapat sorotan dari para aktivis dan konsumen hijau, yang menganggap produk itu bertanggung jawab atas berkurangnya lahan hutan, kebakaran, dan eksploitasi pekerja.
"Mereka mengarah pada masyarakat yang membuang-buang sumber daya. Standar untuk melindungi lingkungan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat juga hilang di sepanjang jalan," ujar Cretegny.
Komite referendum mengatakan bahwa kesepakatan itu akan meningkatkan permintaan minyak sawit murah, menghancurkan hutan tropis, dan mempengaruhi produksi minyak rapeseed dan minyak bunga matahari Swiss.
Pemerintah Swiss sendiri merekomendasikan FTA. “Itu akan memberi ekonomi Swiss yang berorientasi ekspor akses yang lebih baik ke pasar Indonesia sambil mempromosikan produksi minyak sawit yang lebih berkelanjutan karena hanya minyak bersertifikasi yang dapat menikmati pengurangan tarif”.
Swiss memiliki lebih dari 30 perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di luar Uni Eropa dan EFTA. Uni Eropa juga sedang merundingkan kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.
Posisi Indonesia
Kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit di pasar global sudah lama dihadapi oleh negara-negara produsen salah satu komoditas minyak nabati itu.
Selama ini pemerintah Indonesia relatif bersikap bertahan atau defensif, dengan fokus pada peran kelapa sawit terhadap perekonomian serta tingginya produktivitas komoditas ini dibandingkan minyak nabati lain.
Oleh karena itu pemerintah pun akan mengubah strateginya dalam melawan kampanye hitam sawit dengan fokus memaparkan kekurangan dari minyak nabati lainnya seperti rapeseed oil, dan minyak biji bunga matahari.
“Kita akan permasalahkan juga minyak nabati lain di Eropa. Misalnya rapeseed juga memiliki dampak terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dan lingkungan,” kata Direktur Utama Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman, beberapa waktu lalu, (6/2).
Menurut Eddy budidaya rapeseed di Eropa menggunakan pupuk yang mengancam keanekaragaman lingkungan laut. Sedangkan kelapa sawit merupakan komoditas yang paling efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan bahan baku minyak nabati lainnya.
Untuk melawan kampanye hitam terhadap sawit, Indonesia akan menggandeng Malaysia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mengatakan bahwa kampanye tersebut tidak berdasar dan tidak menggambarkan industri ini sebenarnya.
"Malaysia akan terus bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, terutama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)," kata Muhyiddin.
