Kementerian PUPR Bangun Hunian Untuk WNI Eks Pengungsi Timor Timur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tengah melakukan pembangunan rumah khusus (rusus) bagi warga baru yang tinggal kawasan perbatasan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nantinya, rusus yang dibangun di daerah perbatasan RI-Timor Leste ini akan digunakan oleh para WNI baru eks pengungsi Timor Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
“Kami harapkan ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki dalam keterangan resminya, Selasa (14/9).
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Belu telah mengusulkan pembangunan rusus sebanyak 450 unit yang terdiri dari 400 unit untuk masyarakat di daerah perbatasan dan 50 unit untuk asrama BRIMOB.
Dari usulan tersebut, telah dilaksanakan proses pembangunan sejumlah 300 unit yang dibangun secara bertahap pada tahun 2020-2021.
Adapun, pembangunan 300 unit rusus ini dibagi dalam tiga tahap yaitu 100 unit pada Tahap I, 100 unit unit pada Tahap II, dan 100 unit pada Tahap III. 300 unit rusus tersebut dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat Sederhana Sehat (RISHA) tipe 36 kopel.
Sementara itu, pembangunan Tahap I telah dilakukan pada tahun 2020 di Desa Tohe, Kecamatan Raihat. Untuk Tahap I saat ini sudah selesai dan sudah digunakan untuk penghunian sementara.
Tahap II yang juga berlokasi di Desa Tohe, Kecamatan Raihat dibangun pada tahun 2021 dalam paket pekerjaan reguler. Pembangunan Tahap II saat ini dalam proses konstruksi dengan progres telah mencapai 65,60%.
Sedangkan Tahap III yang termasuk dalam paket PEN tahun 2021 masih dalam proses lelang. Pembangunan Tahap III ini direncanakan untuk dilakukan di Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk.
Selain itu, KemenPUPR juga tengah gencar mendorong pembangunan hunian layak di daerah-daerah perbatasan lainnya. Direktorat Jenderal Perumahan KemenPUPR mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan perumahan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul mengatakan, pembangunan perumahan bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia merupakan salah satu target pembangunan infrastruktur dan perumahan sehingga daerah perbatasan Indonesia bisa maju dan berkembang.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, berbagai program perumahan telah dilaksanakan di daerah tersebut sejak tahun 2015 hingga saat ini.
Beberapa program tersebut antara lain rumah khusus (164 unit), rumah swadaya (1.953 unit), serta satu tower rumah susun yang sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat.
“Kami juga mendorong agar pembangunan hunian vertikal bisa dilaksanakan agar pemanfaatan lahan bisa lebih efektif,” kata dia.
