Anggaran Belum Cair, Pembangunan Konstruksi IKN Nusantara Tertunda
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat dimulai tahun ini. Namun demikian, anggaran pemetaan lahan KIPP IKN Nusantara belum kunjung turun.
Sebelum pembangunan KIPP IKN Nusantara dimulai, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti telah menjadwalkan pengembangan lahan atau land development di KIPP IKN Nusantara. Pengembangan lahan berguna untuk memetakan setiap kompleks KIPP IKN Nusantara dengan rinci.
Kementerian PUPR telah menentukan pemenang lelang proyek pengembangan lahan dan menutup titik 0 IKN Nusantara pada 15 Juli 2022. Namun demikian, Diana mengatakan, kegiatan pengembangan lahan masih belum dilakukan sampai saat ini.
"Belum karena saya masih menunggu DIPA (dokumen pelaksanaan anggaran) yang belum (turun). Mudah-mudahan minggu ini (turun)," kata Diana di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Senin (18/7).
Diana telah mengumumkan desain yang memenangkan Sayembara Konsep Perencanaan Kawasan dan Gedung IKN Nusantara. Diana mengatakan akan menyusun rancangan awal atau basic design kawasan KIPP berdasarkan desain yang memenangkan sayembara tersebut.
Menurutnya, pembuatan rancangan awal KIPP IKN Nusantara memakan waktu karena harus mengkolaborasikan dan mengintegrasikan beberapa desain kawasan. Sayembara Konsep Perencanaan Kawasan dan Gedung IKN Nusantara hanya memiliki juara satu pada satu kategori, yakni kategori Kompleks Yudikatif.
"Kami butuh waktu 1-2 bulan untuk susun basic design-nya, baru nanti kami akan menghitung kira-kira kebutuhannya (dana) berapa. (Setelah itu,) baru bisa kami sampaikan pengumuman lelang nanti," kata Diana.
Sementara itu, kategori Kompleks Istana Wakil Presiden, Kompleks Legislatif, dan Kompleks Peribadatan menghasilkan dua sampai tiga juara kedua. Kementerian PUPR akan mengkolaborasikan beberapa desain yang menempati juara kedua untuk menghasilkan rancangan awal masing-masing kompleks.
Diana mengatakan, skema konstruksi KIPP IKN Nusantara adalah build and design. Artinya, waktu pembangunan IKN akan bersamaan dengan waktu pembuatan perencanaan desain yang rinci (detailed engineering design/DED).
Diana optimistis konstruksi KIPP IKN Nusantara dapat mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam pengerjaanya, Diana akan mengupayakan agar 75% luas lahan KIPP IKN masih tertutupi oleh area hutan.
"Kami membangun ini (KIPP IKN Nusantara) tidak hanya membangun dengan beton semua, tapi harus mengkolaborasikan beton dengan unsur-unsur yang soft, seperti tanaman dan unsur lainnya, sehingga jadi intergrasi yang bagus," kata Diana.
Kementerian PUPR mendata kebutuhan dana konstruksi KIPP IKN Nusantara adalah Rp 43,73 triliun. Sementara itu, alokasi konstruksi KIPP IKN pada 2022 adalah Rp 5,07 triliun, namun serapannya diperkirakan hanya Rp 4,3 triliun atau hanya 86% dari alokasi anggaran.
Anggaran terbesar proyek IKN tahun ini ditujukan untuk infrastruktur gedung pemerintahan senilai Rp 2,36 triliun, seperti Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Kementerian. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan jalan tol di KIPP IKN Nusantara pada tahun ini adalah Rp 1,74 triliun. Jalan tol itu adalah Tol Balikpapan Samarinda Kilometer 11-Junction Pulau Balang, Bandara Sepinggan-Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, Bandara VVIP-Outer ring road KIPP, dan junction Pulau Balang-KIPP.
Adapun, alokasi anggaran untuk perumahan di KIPP IKN Nusantara adalah sekitar Rp 480 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) adalah Rp 490 miliar. Sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, seluruh aset pemerintahan di KIPP harus menjadi milik negara.
Seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah berniat memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut keterangan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Februari 2022, jumlah PNS yang akan dipindahkan berjumlah sekitar 118 ribu sampai 180 ribu orang.
