Kesulitan BBM Buat Ribuan Kendaraan Listrik Beredar di Agats Papua
Ribuan kendaraan listrik atau electric vehicle beredar di Kota Agats Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Warga Agats menggunakan kendaraan listrik sejak 2007 karena kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM.
“Warga kota Agats memilih kendaraan listrik kendaraan listrik untuk bermobilitas. Keterbatasan mendapatkan BBM salah satu kendala pada waktu itu,” ujar Pakar Transportasi yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno, kepada Katadata.co.id, Jumat (26/1).
Kendaraan listrik di kota tersebut tumbuh pesat. Berdasarkan Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018 tercatat 3.154 kendaraan listrik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.067 unit motor listrik.
Adapun, kata Djoko, jumlah motor listrik di Agats saja sekitar 1.280 unit. Kemudian pada tahun ini, diperkirakan jumlahnya lebih dari 4.000 unit kendaraan listrik.
Dia mengatakan kendaraan listrik biasa digunakan para penduduk. Adapun petugas kepolisian dan pemerintah menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM.
“Motor dengan BBM atau Bahan Bakar Minyak biasanya hanya digunakan oleh pihak kepolisian, sedangkan kendaraan berupa mobil hanya dipakai oleh rumah sakit dalam bentuk ambulans atau mobil pemerintah,” ujar Djoko.
Menariknya, motor listrik di distrik tersebut dikategorikan sebagai sepeda. Penggunaan plat nomor hanya penanda sebagai pengganti stiker retribusi, sehingga para pemiliknya tidak memiliki STNK atau SIM dan tidak dikenakan pajak kendaraan.
Selain itu, dia menuturkan kota Agats adalah kota tanpa lampu pengatur lalu lintas (traffic light), sangat minim kecelakaan lalu lintas, dan tidak ditemukan Polisi Lalu Lintas berada di tepi jalan. Bahkan tidak ada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum atau SPBU dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU, meskipun mayoritas menggunakan motor listrik.
Djoko menilai seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada bagi Kabupaten Asmat. Penduduknya memilih menggunakan kendaraan listrik di saat kesulitan mendapatkan BBM.
“Indonesia sedang alami krisis energi BBM, bahkan sebanyak 80% BBM subsidi dinikmati pengguna transportasi,” kata Djoko.
Dia berharap subsidi kendaraan listrik tak diberikan kepada penduduk di Pulau Jawa. “Berikanlah ke daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan BBM, disarankan warganya menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas lokalnya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan memberikan insentif untuk kendaraan listrik tahun ini. Insentif tersebut kemungkinan akan diberikan mulai Februari.
Luhut mengatakan bahwa subsidi akan diberikan untuk motor listrik konversi dari sepeda motor biasa yakni sekitar Rp 7 juta, serta untuk mobil listrik dalam bentuk insentif pajak.
“Ada dua, satu yang convert dari motor biasa menjadi motor listrik, satu lagi yang motor listrik murni. Sudah ada angkanya kira-kira Rp 7 juta, tepatnya nanti akan diumumkan resmi. Mobil listrik insentifnya mungkin pajaknya yang 11% akan dikurangi,” ujarnya dalam Saratoga Investment Summit 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (26/1).
Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan porsi sepeda motor listrik mencapai 10% dari total populasi kendaraan listrik dalam dua tahun atau pada 2025.
Berikut penjualan mobil listrik sepanjang 2022:
