Luhut Dorong Insentif Mobil Listrik Sampai Ribut dengan Sri Mulyani
Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemberian subsidi mobil listrik tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati kalangan orang yang berduit.
Dia menilai pemilik mobil listrik termasuk masyarakat golongan mampu dan tidak membutuhkan subsidi. Selain itu, dia menilai mobil listrik bukan solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup dan polusi udara. Kebijakan itu berpotensi menambah parah kemacetan.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak terima jika kebijakan yang ia dorong hingga berantem dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu disebut tidak tepat sasaran.
“EV itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Menkeu. Mereka bilang wah ini insentif. Ini kan emisi karbon, harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, mobil yang emisi tinggi,” ujarnya dalam acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, dikutip Kamis (11/5).
Luhut mengatakan pemerintah telah melakukan studi yang komprehensif sebelum memutuskan untuk memberikan subsidi mobil listrik. “Mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita, jangan lawan arus dunia,” ujarnya.
“Gampang kok, benchmark saja dengan Thailand atau Vietnam. Kalau Vietnam dan Thailand bisa kasih, masa kita gak bisa? Kalau insentif gak bagus sama saja kita bunuh diri,” ujar Luhut lagi.
Senada, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membela kebijakan insentif kendaraan listrik untuk mobil dan motor listrik yang dikritik Anies.
“Kalau melihat pengembangan industri electric vehicle itu jangan dilihat dari satu faktor saja, tetapi harus dilihat faktor secara utuh,” ujarnya.
Agus mengatakan, terdapat sejumlah keuntungan dari program subsidi kendaraan listrik. Pertama, insentif tersebut bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Sebagai informasi, Indonesia menargetkan mencapainet zero emission pada 2060.
“Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita, juga tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia,” ujarnya.
Kedua, Agus mengatakan, insentif kendaraan listrik mendorong program hilirisasi terhadap sumber daya alam khususnya nikel. Melalui hilirisasi tersebut, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
