Moeldoko Ungkap Penyebab Kendaraan Listrik Sepi Peminat
Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik, Moeldoko, mengungkapkan alasan subsidi kendaraan listrik sepi peminat. Padahal subsidi kendaraan listrik tersebut sudah berlangsung hampir dua bulan sejak 1 April 2023.
Moeldoko mengakui bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik belum direspon dengan baik. Subsidi kendaraan listrik baru terserap untuk 108 unit motor listrik. Begitu juga dengan mobil listrik yang masih sepi peminat.
"Kebijakannya sangat baik dan mestinya direspon karena ini berupa subsidi, tetapi kenyataanya belum. Nah pasti ada yang salah," kata Moeldoko.
Oleh sebab itu, dia mengatakan, pemerintah tengah melakukan evaluasi agar program ini bisa diserap masyarakat. Adapun kendala penyerapan kendaraan listrik tersebut adalah:
1. Sosialisasi masih minim
Moeldoko menilai kurangnya sosialisasi menyebabkan penyerapan subsidi kendaraan listrik masih minim. Hal itu juga ditambah program yang baru saja diluncurkan.
"Sepertinya persoalan sosialisasi. Memang peraturan menteri ini baru keluar, belum lama," ujarnya Selasa (23/5).
Dia mengatakan, pemerintah akan lebih intensif melakukan komunikasi mengenai kebijakan tersebut. "Kita akan gas untuk komunikasi ke publik agar lebih paham bagaimana mekanisme yang akan dilakukan nanti," ujarnya
2. Kesiapan produsen
Moeldoko mengakui permintaan dan penawaran kendaraan listrim belun seimbang. Pasalnya baru beberapa perusahaan yang siap memproduksi dan jumlahnya pun belum seperti yang diinginkan.
3. Mekanisme yang belum sempurna
Moeldoko mengatakan, perlu ada perbaikan mekanisme program Subsidi kendaraan listrik. Menurut dia, saat ini masih terdapat kesalahpahaman dengan produsen untuk mekanisme penyaluran subsidi kendaraan listrik.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan pertemuan khusus selama dua hari untuk mendongkrak minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik lewat insentif yang sudah diberikan.
Pemerintah berencana untuk mengubah mekanisme pengenaan pemangkasan PPN pada insentif mobil listrik.
Ketua Perkumpulan industri Kendaraan Listrik Indonesia itu menjabarkan, pemerintah bakal mempercepat biaya restitusi kepada pihak dealer menjadi paling lama satu bulan. Termin tersebut lebih progresif dari mekanisme eksisting saat ini yang membutuhkan waktu selama satu tahun.
"Pemahaman tentang restitusi setahun baru dibayarkan oleh pemerintah. Nah itu yang kami sedang rumuskan, jangan ada pengertian satu tahun, kalau bisa dipercepat satu bulan. Kemarin kami diskusi panjang lebar dengan Kementerian Keuangan menentukan hal tersebut," ujar Moeldoko.
