Investasi Lokal Rp 30 T Masuk ke IKN, Pembangunan Mulai September 2023
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investor swasta akan melakukan groundbreaking proyek IKN pada September 2023. Pada tahap pertama, sudah ada penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke proyek IKN senilai Rp 30-40 triliun.
"Kemarin saya mendampingi beberapa investor dalam negeri, dengan Bapak Presiden Jokowi. Mereka sudah mulai masuk groundbreaking ini bulan September," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (21/7).
Bahlil mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan menggelar upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 di IKN. Pada tahap pertama, pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru sudah dimulai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Dia optimistis proyek IKN dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan hal tersebut, Bahlil akan melakukan kunjungan ke IKN lagi dalam waktu dekat.
"Kan gini, tahap pertama itu kan adalah pembangunan infrastrukturnya itu dilakukan oleh APBN, dan APBN sekarang sudah selesai sebagian. Mereka para investor sudah mulai masuk, September ini mulai masuk realisasinya, ada PMA hingga PMDN," kata dia.
Dia mengatakan, saat ini sejumlah infrastruktur mulai dibangun. Misalnya saja stadion dan gelanggang olah raga yang sesuai standar Federation Internationale de Football Association atau FIFA.
"Habis ini, kita mulai bangun untuk rumah sakit, pendidikan, dan perumahan di IKN, dan itu sudah mulai jalan dan kotanya bagus sekali," ujae Bahlil.
Disisi lain, Bahlil meyakini bahwa proyek IKN tetap berlanjut meskipun akan ganti presiden pada 2024. Bahlil mengatakan, pembangunan IKN tersebut bukan suatu program yang hanya dijalankan oleh Presiden Jokowi, melainkan program negara karena sudah diatur melalui undang-undang.
"Setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, karena siapapun Presiden Republik Indonesia itu sumpahnya harus menjalankan undang-undang," kata dia.
Sebagai informasi, pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.
Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
