Revisi Aturan Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta bakal Terbit Pekan Ini
Minat masyarakat untuk mendapatkan subsidi motor listrik masih minim. Agar target penyaluran tidak meleset, pemerintah berencana mempermudah persyaratan untuk mendapatkan insentif.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufiek Bawazier mengatakan revisi aturan subsidi motor listrik Rp 7 juta tersebut akan terbit pada minggu ini.
“Jadi aturan revisi itu sebentar lagi, minggu ini keluar. Revisi untuk sepeda motor listrik ya,“ ujar Taufiek saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, (8/8).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada akhir bulan lalu mengatakan, ingin menghapus empat syarat kriteria penerima subsidi pembelian motor listrik.
Untuk itu, sesuai peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin Nomor 6 Tahun 2023, empat syarat kriteria penerima subsidi pembelian motor listrik yang akan dihapus yaitu, penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.
“Permenperin itu akan direvisi sehingga empat syarat dihapus dan dibuka untuk umum dengan catatan satu Nomor Induk Kependudukan atau NIK di KTP hanya bisa membeli satu unit motor listrik,“ kata dia.“Sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.“
Selain itu, dia menuturkan pihaknya sudah menyurati Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil. Pasalnya revisi aturan tersebut menyangkut NIK seluruh Indonesia. “Tapi untuk otoritasnya ada di Kementerian Dalam Negeri,“ tuturnya.
Taufiek berharap, dengan adanya revisi aturan subsidi pembelian motor listrik tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli motor listrik. Pasalnya, hingga saat ini jumlah peminat pembelian motor listrik masih sangat minim.
