Pemerintah Akan Impor Beras 1,5 Juta Ton Lagi pada Desember
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan impor beras 1,5 juta ton lagi pada Desember 2023. Impor beras tersebut di luar kuota 2 juta ton yang targetnya akan selesai November 2023.
Dengan demikian, pemerintah akan impor beras sebesar 3,5 juta ton pada 2023. Arief mengatakan, impor tersebut bertujuan untuk menjaga cadangan beras pemerintah di Perum Bulog sesuai aturan, yakni setidaknya 1,2 juta ton setiap saat.
"Pokoknya stok beras pemerintah di Bulog harus di atas 1 juta sampai akhir tahun ini. Misalnya kurang 900.000 ton, nanti kami siapkan 900.00 ton," kata Arief di Pasar Rawamangun, Rabu (4/10).
Perum Bulog mendata telah menyerap gabah lokal sekitar 820.000 ton pada musim panen raya tahun ini. Bulog memprediksi total beras yang diserap dari dalam dan luar negeri pada tahun ini diprediksi mencapai 2,9 juta ton.
Sementara itu, total beras pemerintah yang disalurkan ke masyarakat pada tahun ini mencapai 2,5 juta ton. Secara rinci, pemerintah akan mengeluarkan sekitar 800.000 ton melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan 1,2 juta ton dalam program Bantuan Pangan.
Arief mengatakan akan menambah stok beras pemerintah dari luar negeri pada akhir tahun ini. "Kalau stok beras pemerintah memang kurang, kenapa enggak? Kalau produksi beras nasional memang enggak cukup tahun ini, kami siapkan impor," ujarnya.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan telah melakukan penjajakan impor beras dari Cina. Namun Suyamto menekankan importasi beras di akhir tahun tersebut masih membuka pintu dari semua negara.
Suyamto menyampaikan hal tersebut untuk menjaga harga beras global tidak melonjak mendadak. Suyamto menjelaskan pembelian seluruh 1,5 juta ton beras tersebut dari satu negara akan membuat pasokan beras global terganggu.
Walau demikian, Suyamto mengatakan Cina siap menyalurkan seluruh 1,5 juta ton beras tersebut ke dalam negeri. Pada saat yang sama, Suyamto masih mencari pasokan beras dengan harga paling kompetitif.
"Ya biaya logistik impor beras dari Cina lebih tinggi, tapi kami belum menjajaki importasi beras dari Cina sampai ke harga," kata Suyamto.
Suyamto menekankan Bulog telah memiliki harga acuan dalam mengimpor beras untuk kebutuhan CBP. Akan tetapi, Suyamto tidak merinci lebih jauh harga acuan yang dimaksud tersebut.
Untuk diketahui, HPP yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah Rp 5.000 per Kg untuk Gabah Kering Panen di tingkat petani dan Rp 5.100 per Kg di tingkat penggilingan. Sementara itu, HPP Gabah Kering Giling di tingkat penggilingan dinaikkan menjadi Rp 6.200 per Kg di tingkat penggilingan dan Rp 6.300 di tingkat Bulog.
Akan tetapi, NFA mendata kini GKP di tingkat petani telah mencapai Rp 6.700 per Kg dan di tingkat penggilingan sejumlah Rp 7.020 . Adapun, GKG di tingkat penggilingan dijual senilai Rp 7.570 per Kg. Artinya, pemerintah melalui Bulog tidak bisa menyerap gabah produksi lokal lantaran harga pasar telah di atas HPP.
