Kisruh Utang Rafaksi Minyak Goreng, Pengusaha Bawa ke Jalur Hukum
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia akan membawa masalah utang pemerintah kepada para pengusaha ritel terkait rafaksi minyak goreng ke jalur hukum. Tuntutan akan diajukan Aprindo bersama lima produsen minyak goreng.
"Nilai piutang yang dipermasalahkan secara total masih dihitung kembali karena nilai itu yang akan diperjuangkan di jalur hukum," kata Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey dalam konferensi pers, Rabu (15/11).
Roy tidak menyebutkan siapa saja lima produsen yang akan mengajukan tuntutan hukum. Namun, ia mengatakan ada dua pilihan jalur hukum yang dimaksud, yakni laporan ke polisi dan tuntutan di pengadilan. Kedua pilihan tersebut sedang didiskusikan oleh kuasa hukum peritel dan produsen minyak goreng saat ini.
Menurut Roy, proses diskusi oleh kuasa hukum tersebut akan rampung dalam waktu dekat. Namun, ia belum mengumumkan jadwal pasti pelaporan atau penuntutan tersebut akan dilakukan.
Permendag Nomor 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Roy menyampaikan peritel modern langsung melakukan mandat aturan tersebut sehari setelah diterbitkan. Menurutnya, uang ganti rugi tersebut sebenarnya telah siap disalurkan oleh BPDPKS. Namun proses pembayaran tersebut tersendat oleh verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.
