Baru Ada 18 Anggota Bursa CPO, Ini Kata Petani

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo menyebut, jumlah anggota bursa crude palm oil atau CPO baru mencapai 18 entitas hingga saat ini. Ketua Apkasindo Gulat Manurung  menyebut jumlah tersebut sangat minim dibandingkan perusahaan CPO di dalam negeri yang mencapai sekitar 3.400 entitas.

"Kalau ada yang masih dirasa kurang aturan di Bursa CPO Indonesia, saya pikir bisa diperbaiki. Kata kuncinya adalah mau atau tidak ikut Bursa CPO? Itu saja," kata Gulat kepada Katadata.co.id, Rabu (15/11).

Berdasarkan data Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, perdagangan di Bursa CPO dimulai pada 20 Oktober 2023. Namun perdagangan hanya terjadi pada tiga hari hingga kemarin, Selasa (14/11).

Total volume CPO yang diperdagangkan selama tiga hari tersebut adalah 250 ton dengan harga CPO terakhir dilego Rp 11.100 per kilogram. Ketiga perdagangan tersebut terjadi pada Oktober 2023, sedangkan pada bulan ini belum ada perdagangan di Bursa CPO.

Gulat menilai, bursa CPO belum sempurna. Namun, bursa tersebut telah mengawinkan keunggulan Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Rotterdam. Oleh karena itu, Gulat mendorong pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan Bursa CPO Indonesia lebih masif.

Pada saat yang sama, ia menduga minimnya partisipasi Pabrik Kelapa Sawit atau PKS dalam bursa CPO karena enggan keluar dari zona nyaman. Transaksi CPO selama ini dilakukan secara tertutup melalui kontrak internal.

"Seharusnya tidak ada alasan kepada siapapun untuk tidak mensukseskan bursa kebanggana Indoneisa ini. Jangan mengambil manfaat industri CPO saja," ujarnya.

Gulat menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada PKS yang masuk Bursa CPO. Insentif yang dimaksud dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan izin, maupun kemudahan ekspor CPO.

Ia berpendapat insentif tersebut dapat memberikan manfaat ganda bagi pemerintah. "Tentu ini menjadi strategi tersendiri dan Kemendag jangan diam menatap kondisi ini," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mendorong pelaku usaha industri minyak sawit mentah atau CPO untuk berkolaborasi. Salah satu wadah yang didorong Zulkifli untuk melakukan kolaborasi tersebut adalah Bursa Minyak Sawit Mentah atau CPO.

Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7-2023. Ia menekankan, pemerintah tidak akan mengintervensi pembentukan harga CPO di Bursa CPO. Oleh karena itu, Zulkifli mendorong pemangku kepentingan untuk menjadikan Bursa CPO sebagai acuan penentuan harga CPO di dalam dan luar negeri.

"Silahkan Bursa CPO dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, harga CPO Anda para pengusaha akan ditentukan Bursa CPO di Rotterdam dan Malaysia. Saya kira kita punya harga diri," kata Zulkifli dalam Indonesian Palm Oil Conference 2023, Kamis (2/11).

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Didid Noordiatmoko telah meminta Kementerian Keuangan memberikan insentif pajak untuk produsen minyak sawit mentah atau CPO yang tergabung dalam Bursa CPO. Kemendag menilai, insentif dapat diberikan lantaran penerimaan negara akan bertambah setelah Bursa CPO beroperasi.

Didid mengatakan, ada dua jenis penerimaan pajak yang akan bertambah dengan meluncurnya bursa, yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Penerimaan pajak tersebut bertambah lantaran pembentukan harga CPO di dalam negeri akan lebih transparan.