Dibahas di Debat Capres, Berapa Anggaran Subsidi Pupuk di era Jokowi?
Presiden Joko Widodo berjanji akan menambah subsidi pupuk. Namun, ia belum bisa memberitahu angka penambahan subsidi tersebut.
Selain itu, Jokowi juga bakal menyederhanakan prosedur agar petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. "Asal di KTP (kartu tanda penduduk) ada tulisan petani," katanya di Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12).
Rencana tersebut muncul sehari usai debat pertama calon presiden Pemilu 2024. Dalam debat tersebut, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, dengan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, sempat saling merespon terkait kelangkaan subsidi pupuk.
Mulanya, Prabowo bertanya terkait perlindungan kelompok rentan, seperti petani dan pelayan. "Setelah saya keliling di Jawa Tengah, petani di situ sulit dapat pupuk," ucapnya. "Dan mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka dapat pupuk."
Menjawab pertanyaan Prabowo, Ganjar menyebut kelangkaan pupuk terjadi bukan hanya di Jawa Tengah saja.
Anggaran Subsidi Pupuk era Jokowi vs SBY
Sejak 2019, tren belanja subsidi pupuk Indonesia menurun dari Rp 34,1 triliun menjadi Rp 31,1 triliun pada 2020. Angkanya terus menurun hingga Rp 25,3 triliun pada 2023. Padahal, pemberian subsidi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membantu petani.
Jika dibandingkan, Presiden Joko Widodo mengucurkan anggaran subsidi pupuk lebih banyak ketimbang pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi belanja pupuk nasional pemerintahan SBY (2005-2014) berkisar Rp 1 triliun sampai Rp 21 triliun per tahun.
Apabila dirata-rata, subsidi pupuk era SBY mencapai Rp 13,2 triliun per tahun. Pemerintahan Jokowi (2015-2023) angkanya di kisaran Rp 25 triliun sampai Rp 34 triliun per tahun, dengan rata-rata Rp 29,3 triliun per tahun.
Belanja subsidi pupuk Presiden Jokowi tercatat lebih tinggi ketimbang SBY, meskipun pergerakan harga pupuk pada era pemerintahan keduanya cenderung mirip. Data Bank Dunia menunjukkan, selama 2005 hingga 2014, harga rata-rata pupuk urea global US$ 318,3 per ton. Di era Jokowi angkanya Rp 313,9 per ton.
Namun, meskipun pemerintahan Jokowi mengucurkan subsidi pupuk lebih besar, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai hasilnya belum maksimal. "Anggaran untuk pupuk bersubsidi sekitar Rp330 triliun dalam 10 tahun, tetapi tidak ada dampak terhadap kenaikan produksi pertanian," tulisnya dalam artikel bertajuk Temuan dan Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Menurut kajian Ombudsman, ada pula sejumlah potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang tidak detail, ketidakakuratan data penerima, penunjukan distributor yang kurang transparan, sampai pengawasan yang belum efektif.
