Berita Pupuk Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Harga pupuk bersubsidi diturunkan hingga 20%. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim penurunan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Pupuk Indonesia sosialisasikan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.

Kementerian Pertanian Indonesia berencana membangun tujuh pabrik pupuk baru dengan total investasi Rp 50 triliun untuk mendukung kemandirian dan efisiensi industri pertanian nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang mulai berlaku sejak Rabu (22/10).

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat kabinet di Kertanegara, membahas strategi sektor pertanian, ekonomi, perbankan, dan pendidikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah mencabut izin usaha 2.039 mitra penyebar pupuk bersubsidi.

Kementan merencanakan penyesuaian margin pupuk subsidi untuk mendukung pengecer, dengan tiga model alternatif yang diusulkannya guna mengendalikan naiknya HET dari waktu ke waktu.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Aleksandr Lukashenko di Belarus untuk membahas peningkatan kerja sama perdagangan komoditas dan kebutuhan pupuk Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran mengungkap kerugian Rp3,2 triliun akibat peredaran pupuk palsu yang mempengaruhi petani yang membeli dengan KUR.

PT Pupuk Indonesia siap mendukung swasembada pangan dengan produksi tahunan 14,7 juta ton, melebihi kebutuhan dan alokasi subsidi, menjanjikan swasembada beras tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan strategi efisiensi anggaran negara di hadapan ketua umum dan elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Untuk mengatasi defisit beras yang diperparah oleh El Niño, pemerintah Jokowi memperkuat impor dari beberapa negara, memastikan stok beras dan keberlangsungan bansos pada 2024.

Emiten pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) memulai perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini Kamis (6/2) dengan Harga saham baru.

Kementan menyebut empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tidak sesuai standar tengah menjalani proses hukum karena diduga merugikan petani hingga Rp 3,2

Proses administrasi distribusi pupuk yang biasanya memakan waktu enam bulan menjadi hanya satu bulan.