BPJS Siapkan Rp 2 M Bayar Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali
BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan santunan kepada korban dalam ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel di Morowali, Sulawesi Tengah. Total santunan yang akan diberikan mencapai Rp 2 miliar dan dapat bertambah seiring proses verifikasi korban yang masih berlanjut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, seluruh peserta yang menjadi korban akan mendapatkan hak perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja. Manfaat yang dimaksud adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh maupun santunan sementara tidak mampu bekerja.
“Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang kami berikan tidak akan mengembalikan kehadiran orang yang dicintai. Tapi ini merupakan bentuk negara hadir," kata Anggoro dalam keterangan resmi, Kamis (28/12).
Anggoro menyampaikan, manfaat tersebut bertujuan untuk memastikan korban dan keluarga yang ditinggal dapat terus melanjutkan kehidupan layak. Menurutnya, nilai manfaat masih terus dihitung dan dapat bertambah seiring proses verifikasi korban terus berjalan.
Ia mencatat, ada 48 orang korban tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 14 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan.
Anggoro menjelaskan, ahli waris dari korban meninggal akan mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pemakaman senilai Rp 10 juta, uang santunan senilai Rp 12 juta, dan beasiswa untuk dua anak dengan pagu Rp 174 juta.
Di samping itu, Anggoro mengatakan korban luka dapat mendapatkan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja jika tidak dapat bekerja. Nilai santunan tersebut adalah 100% upah selama 12 bulan.
Anggoro menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kewajiban pemberi kerja dalam melindungi seluruh pekerja. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat terjadi kapan dan di mana saja.
"Semoga para korban dapat segera pulih dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Saya juga menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan dirinya terdaftar dalam program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa saat ini industri smelter wajib diaudit total untuk menjamin keselamatan pekerjanya. Selain itu Presiden dan Pemerintah ke depan harus mengkaji ulang program hilirisasi mineral yang digencarkan Presiden Jokowi.
Mulyanto menyebutkan bahwa kasus ledakan tersebut merupakan kasus terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter nasional. “Kalau tidak ada tindakan korektif dari pemerintah kami khawatir, smelter ini akan menjadi mesin pembunuh para pekerja,” ujarnya.
