Berita BPJS Ketenagakerjaan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pembagian dua akun JHT ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tuanya kelak.

Masih banyak pekerja di Indonesia belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah berencana menambah iuran pensiun wajib. Potongan gaji diperkirakan bertambah dan menambah beban bagi para pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada lebih dari 100 ribu korban PHK dengan total Rp 675 miliar hingga Agustus 2024.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan regulasi iuran dana pensiun tambahan yang wajib untuk meningkatkan penghasilan pensiunan sehingga sesuai standar ILO yaitu 40% dari gaji terakhir.

Rencana pemotongan gaji pekerja untuk iuran program pensiun mendapat protes luas, dikhawatirkan akan mengurangi daya beli dan membebani kelas menengah.

Rencana iuran pensiun bagi pekerja dikhawatirkan bakal makin membebani kelompok kelas menengah hingga akhirnya menurunkan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

OJK menjelaskan rencana pemotongan gaji pensiun pekerja sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang menargetkan penguatan dan harmonisasi program pensiun.

Pemerintah melanjutkan insentif jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.

Startup yang disuntik pendanaan oleh Telkomsel yakni Fita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan produk khusus yang menyasar kalangan pekerja informal seperti pengemudi ojek online.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat, terdapat 24.453 peserta yang mengklaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP pada Januari-Mei 2024.

Kebijakan Tapera dianggap tumpang tindih dengan program pembiayaan rumah dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa perbedaan Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan?

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha mengatakan MLT dan Tapera memiliki konsep yang berbeda. Tapera merupakan tabungan, sedangkan MLT adalah program tambahan.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut program tabungan perumahan rakyat atau Tapera berbeda dengan manfaat layanan tambahan (MLT) peserta jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera merupakan pengulangan dari layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.