Gen Z Bakal Sulit Bermukim di Kota, Backlog Rumah Capai 12,7 Juta Unit

Tia Dwitiani Komalasari
3 Maret 2024, 22:00
Foto udara perumahan subsidi kawasan Hadrah Land di Labuy, Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Kamis (29/2/2024). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas P
ANTARA FOTO/Khalis Surry/Spt.
Foto udara perumahan subsidi kawasan Hadrah Land di Labuy, Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Kamis (29/2/2024). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun pada tahun 2024 untuk 166.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendapatkan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
Button AI Summarize

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

 Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah. Sementara pembangunan unit rumah yang dilakukan saat ini hanya 600.000 unit.

Terlebih lagi 52 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda, seperti Gen Z, untuk mendapatkan rumah.

“600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu (3/3) seperti dikutip dari Antara.

Erick mengatakan, BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgage atau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kan rata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgage diperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

Halaman:

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...