Erick Ingin BUMN Punya Kewenangan Intervensi Dampak Krisis Pangan
Menteri BUMN Erick Thohir meminta dukungan legislator untuk menerbitkan payung hukum yang membuat BUMN Pangan dapat mengintervensi dampak krisis pangan global ke dalam negeri. Meski demikian, ia memastikan, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food tidak akan bertindak sebagai stabilisator harga pangan.
Menurut Erick, peran Bulog sebagai stabilisator pangan nasional sudah cukup kuat. "Dengan demikian, peran ID Food dalam industri pangan nasional akan dalam konteks yang berbeda dengan Bulog," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (19/3).
Erick mengatakan peran ID Food dan Bulogd dalam meredam dampak kondisi pangan global ke dalam negeri. Ia memperkirakan, krisis pangan global akan bertahan hingga Oktober 2024.
Oleh karena itu, Erick meminta dukungan legislator untuk menerbitkan payung hukum yang membuat BUMN Pangan dapat mengintervensi dampak krisis pangan global ke dalam negeri. Erick menilai payung hukum terbuse dapat membuat BUMN Pangan dan Kementerian BUMN memiliki andil dalam pembuatan keputusan terkait pangan.
Erick berpendapat hal tersebut penting setelah berkaca dari pengurangan volume pupuk bersubsidi sejak 2019 menjadi hanya 4,73 juta ton pada 2024. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, volume pupuk bersubsidi stabil pada 2014-2018 sejumlah 9,55 juta ton.
"Dinamika ini yang mau kami selaraskan seperti penanganan pandemi Covid-19. Apalagi, El Nino ini diperkirakan berjalan cukup panjang dengan periode El Nina yang singkat," katanya.
Erick mengatakan penyelarasan dinamika kebijakan pangan pada akhirnya akan menyelaraskan cetak biru pangan nasional. Salah satu isu yang disoroti Erick adalah terkait tugas Bulog sebagai stabilisator pangan nasional.
Erick menilai Bulog membutuhkan payung hukum agar dapat menjual pangan ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian Bulog. Beleid tersebut dapat membantu Bulog yang notabenenya tidak memiliki kapasitas modal yang besar.
"Saat Bulog menjual cadangannya ke pasar dengan harga yang lebih murah saat membeli cadangan, apakah ini jadi kerugian negara?" katanya.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya berencana untuk menggenjot penyaluran beras SPHP hingga Maret 2024 atau selama Ramadan 2024. Bulog akan menyalurkan beras SPHP sejumlah 250.000 ton pada Februari-Maret 2024.
Bayu telah mengucurkan beras SPHP sejumlah 226.000 ton hingga 12 Februari 2024. Ini terdiri dari 160.000 ton yang disalurkan pada Januari 2024 dan 60.000 ton pada 1-12 Februari 2024.
Ia mendata, penyaluran beras SPHP ke DKI Jakarta dan Banten mencapai 34,51% atau 78.000 ton hingga 12 Februari 2024. "Selama 1-12 Februari 2024, kami sudah mengucurkan lebih dari 20.000 ton khusus untuk daerah ini saja," ujarnya.
