Krisis Pangan: Jokowi Minta Jaminan Keamanan Rusia bagi Jalur Ekspor Pangan Ukraina

Dampak pandemi Covid-19, perang di Ukraina, dan kebijakan Amerika Serikat dan Cina turut menekan perekonomian global. Indonesia dinilai lebih siap menghadapi disrupsi ekonomi.

Ekstensifikasi pertanian tidak hanya mengurangi luas hutan, juga berdampak buruk pada produktivitas dan hasil pertanian. Intensifikasi pertanian berkelanjutan lebih penting untuk ketahanan pangan.

Dunia sedang mengalami krisis pangan dan energi serta kenaikan inflasi. Situasi global, menurut Jokowi, sedang sangat sulit.

Presiden Jokowi mengingatkan ancaman krisis pangan dan energi kepada para pemerintah daerah.

Invasi dan blokade militer Rusia di Ukraina membuat jalur distribusi pangan mandek. Ancaman krisis pangan global menyeruak.

Negara seperti India hingga Indonesia mulai mengamankan pasokan pangan untuk kebutuhan negaranya masing-masing. Perang di Ukraina juga membuat krisis pangan bertambah buruk.

Negara ASEAN pernah memiliki usaha bersama, diantaranya PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Lhokseumawe, Aceh.

Indonesia mengimpor sepertiga kebutuhan tepung gandum dari India.

Para petani di Ukraina terancam tidak bisa menanam gandum di masa perang sehingga berpotensi memicu krisis pangan global.

Negara-negara G20 menilai perang Rusia dan Ukraina telah menciptakan krisis pada ketahanan pangan dan energi.

Jokowi juga meminta BMKG meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini.

Limbah makanan yang dihasilkan Indonesia selama periode 2000 hingga 2019 cukup untuk konsumsi bagi hingga 125 juta penduduk.

Pemilihan komoditas pangan perlu mempertimbangan kecocokannya dengan kondisi ekologi dan klimatologi.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 99 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021. Angkanya melonjak 23% dari anggaran tahun ini sebesar Rp 80 triliun.

Memahami perubahan standar perdagangan penting agar produk Indonesia mampu menembus pasar ekspor global.