Kadin Minta Pemerintah Dorong Peran Swasta di Proyek Infrastruktur Air
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan perlu ada intervensi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Sebab, tingginya biaya investasi membuat pengembalian investasi tidak menarik.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mendorong pemerintah untuk mengintervensi pendanaan dari sisi perbankan. Menurutnya, investasi pada infrastruktur bidang sumber daya air dapat menarik jika bunga kredit investasi dapat ditekan.
"Masalah pengembalian investasi bisa dijawab kalau ada pendanaan dengan biaya rendah. Perbankan selalu menempatkan kredit investasi sebagai pembiayaan perusahaan dengan bunga 11%," kata Bobby kepada Katadata.co.id, Selasa (7/5).
Maka dari itu, Bobby menilai skema pengembalian investasi yang cocok untuk proyek infrastruktur air adalah viability gap fund atau tariff. Untuk diketahui, viability gap fund adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi biaya konstruksi yang diberikan secara tunai.
Sementara itu, pengembalian investasi dengan skema tarif adalah memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk menaikkan tarif selama jangka waktu tertentu.
Bobby menilai proyek infrastruktur air cukup menguntungkan, khususnya terkait Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM. Bobby mencontohkan keuntungan tersebut dengan investasi Salim Group ke Perusahaan Air Minum asal Perancis, Suez SA.
