Jokowi akan Evaluasi Bea Cukai, Ini Respons Kemenkeu

Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan evaluasi dan perbaikan yang dibutuhkan terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini seiring dengan sejumlah kasus Bea Cukai yang menjadi sorotan masyarakat yang juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. 

Staff Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melakukan rapat koordinasi pimpinan dengan pihak-pihak terkait untuk mendetailkan rencana perbaikan bea cukai.

“Dari sisi internal Kemenkeu, Bu Menteri sudah rapat koordinasi pimpinan untuk mendetailkan sekaligus menuntaskan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menyelesaikan persoalan, sekaligus mengantisipasi untuk perbaikan,” ujar Prastowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/5).

Kendati demikian, Prastowo mengatakan kepabeanan RI tidak hanya menjadi tanggung jawab DJBC Kementerian Keuangan saja. Ada juga andil beberapa kementerian lain, seperti kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian.

“Urusan kepabeanan kan bukan hanya urusan bea cukai atau Kemenkeu, ini melibatkan banyak kementerian/lembaga lain maka saya rasa ini selaras yang porsi kemenkeu diselesaikan yang porsi non kemenkeu memang ke presiden untuk mengkoordinasikan karena tanpa koordinasi di tingkat presiden ini tidak akseleratif. Jadi kami rasa itu selaras,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani pun mengatakan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi terhadap regulasi untuk kebijakan yang perlu penyempurnaan. Ia memastikan Bea Cukai akan terus melakukan pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai RI.

“Sebab tugas bea cukai se-Indonesia mulai laut darat, perbatasan, kami di lapangan pun hingga pelabuhan laut kami perkuat di kawasannya,” ujar Askolani.

Ia pun mengatakan selain pelayanan dan pengawasan, Bea Cukai juga menjaga barang yang masuk atau impor agar perekonomian terjaga.

“Kalau kita tidak jaga (cukai) ekonomi bisa terganggu, yang laku barang ilegal, Jadinya industri tidak bisa tumbuh,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (15/5). Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Sri Mulyani melaporkan berbagai hal, salah satunya polemik Bea Cukai yang ramai dibahas di media sosial.

“Pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral,” ujar Sri Mulyani pada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/5) dikutip dari Antara.

Sri Mulyani tak menjelaskan apa arahan detail Jokowi dalam rapat tersebut. Namun, ia mengaku  menjelaskan penyebab masalah terkait kasus di Bea Cukai masih saja terjad kepada Jokowi dan menjelaskan prosedur pembenahannya. 

“Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.” katanya.