Kemenhub Pastikan Dua PSN Logistik di Sumatera Gagal Rampung Tahun Ini
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) logistik di Pulau Sumatera tidak dapat diselesaikan tahun ini karena terkendala masalah tanah.
Dua PSN logistik tersebut yaitu Pelabuhan Palembang Baru yang berlokasi di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin yang mulai dibangun pada 2021, dan Terminal Petikemas Muaro Jambi di hilir Sungai Batanghari.
"Proses hibah lahan dari pemerintah daerah ke Kementerian Perhubungan masih perjalanan dan perizinan masih dalam proses, sehingga kedua PSN tersebut tidak mungkin selesai tahun ini," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Katadata.co.id, Jumat (17/5).
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan konstruksi Pelabuhan Palembang Baru rampung pada 2023. Dengan kata lain, PSN yang dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha tersebut akan molor setidaknya satu tahun.
Senada, konstruksi Terminal Petikemas Muaro Jambi dilakukan dengan skema KPBU bersama PT. Wahyu Samudra Indah atau WSI. Adapun WSI menanamkan dananya senilai Rp 702,2 miliar untuk membangun dermaga, fasilitas penunjang, dan pengadaan peralatan untuk kinerja pelabuhan.
Dengan demikian WSI mendapatkan konsesi selama 66 tahun dan pengembalian investasi 5% per tahun dari pendapatan kotor terminal tersebut. Terminal tersebut akan menjadi milik pemerintah setelah masa konsesi tersebut usai.
Secara total, Budi menyampaikan 35 PSN perhubungan selama pemerintahan Jokowi terdiri dari 15 PSN perhubungan laut, 13 PSN perhubungan kereta api, dan tujuh PSN perhubungan udara. Menurutnya, sebanyak 25 PSN perhubungan telah rampung, sedangkan rata-rata perkembangan pembangunan PSN lainnya mencapai 82%.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendata, terdapat 96 Proyek Strategis Nasional atau PSN yang berpotensi dilanjutkan ke pemerintahan selanjutnya. PSN tersebut terdiri 16 PSN yang baru disahkan tahun ini dan 80 PSN tahun-tahun sebelumnya yang dijadwalkan rampung setelah 2024.
Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sebagian besar dari 16 PSN yang baru disahkan tahun ini telah masuk proses peletakan batu pertama. Walau demikian, jumlah PSN yang dilanjutkan ke pemerintahan selanjutnya masih dapat berubah.
"Kami akan evaluasi, kami akan periksa PSN mana yang akan lolos dari kriteria kami. Kalau tidak lolos kriteria, kami akan coret dari daftar PSN," kata Susiwijono di Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
