KKP Bidik Investasi Benih Lobster Rp 300 Miliar dari Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik investasi sebesar Rp 300 miliar untuk pengembagan benih lobster di Indonesia. Investasi tersebut berasal dari lima perusahaan Vietnam.

"Saat ini sudah masuk satu Rp 60 miliar, tapi yang terdaftar lima. Jadi masing-masing diharapkan Rp 60 miliar," ujarnya usai Dialog G20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang merupakan side event World Water Forum di Denpasar, Bali, Minggu (19/5).

Dia mengatakan, lobster merupakan bagian dari ekosistem yang benihnya melimpah ruah. Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menggalakkan riset bersama perguruan tinggi untuk melakukan pemijahan (perkawinan di luar tubuh) lobster.

Sayangnya, proses pemijahan tersebut belum berhasil dengan baik. Dengan demikian, pengembangbiakan lobster masih harus dilakukan secara alami. 

"Di seluruh dunia masih seperti itu (pemijahan alami)," ujarnya.

Dengan demikian, dia mengatakan, masih diperlukan pengembangan budidaya lobster. Untuk melestarikannya, dibutuhkan restocking yaitu  penebaran benih ikan spesies asli yang bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies tersebut.

"Tapi restocking itu harus hati-hati. Tidak boleh restocking asal, dipelihara hidup tapi di laut mati karena harus cari makan sendiri," ujarnya.

Ekonomi Biru

Lebih jauh Trenggono mengatakan, Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan.

Kelimanya meliputi perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plasitik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan. Selain itu, ekonomi biru dapat mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Ekosistem perairan yang sehat,  juga akan berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.

Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menggarisbawahi ditempatkannya perluasan kawasan konservasi laut sebagai poin pertama Ekonomi Biru yang dicanangkan pemerintah. Hal itu sangat penting karena Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki populasi yang besar.

"Indonesia juga merupakan negara dengan ekonomi berkembang, terlihat dari pertumbuhan PDB-nya (Produk Domestik Bruto," ujarnya.

Dia mengatakan, Konservasi Indonesia juga mendukung program pemerintah, Blue Halo S. Program tersebut bertujuan membagun sistem pendanaan untuk benar-benar mengelola kawasan konservasu dan kawasan ekonomi biru secara bersamaan.

"Jadi bagaimana menambah nilai untuk kawasan konservasi yang jadi daya dukung dan daya topang segi ekonomi biru dari perikanan. Ini yang belum ada di dunia," ujarnya.