Menhub: Komitmen Pemda untuk Gunakan Bus Listrik Masih Rendah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin mendorong penggunaan bus listrik di wilayah perkotaan. Namun, ia menilai salah satu tantangan penggunaan bus listrik di dalam negeri adalah komitmen pemerintah daerah.
Budi menilai, komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi publik, kesiapan armada bus listrik, dan stasiun pengisian daya masih rendah. Walau demikian, Budi memperkirakan pengadaan kendaraan listrik dapat mencapai dua kali lipat dari bus konvensional.
"Poin penting yang ingin saya sampaikan, Pemerintah Pusat dan Pemda punya tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” kata Budi dalam keterangan resmi, Selasa (21/5).
Budi mengatakan, pemerintah selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik kawasan perkotaan dengan bus listrik.
Berdasarkan catatan Katadata, armada bus listrik di dalam negeri naik 140% secara tahunan pada 2023 dari 2.550 unit pada 2022 menjadi 6.227 unit. Hingga akhir 2023, jumlah bus listrik di DKI Jakarta mencapai 100 unit. PT Transportasi Jakarta menargetkan seluruh armadanya menggunakan bus listrik pada 2030.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan TransJakarta hanya akan menambah bus listrik mulai tahun depan. Sementara itu, ada tiga kota yang akan menggunakan bus listrik hingga 2029, yakni Bandung, Medan, dan Bali.
Pemerintah sedang menyiapkan sistem Bus Raya Terpadu atau BRT sepanjang 23 kilometer di Bandung. Sistem tersebut dicanangkan menggunakan 357 bus listrik pada 2025-2029.
Pemerintah kini sedang menyiapkan jalur khusus BRT sepanjang 21 km di Medan. Sistem tersebut akan menggunakan 440 bus listrik. Dengan kata lain, setidaknya ada tambahan 802 unit bus listrik di dalam negeri hingga 2029.
Budi mencatat, daerah lain yang telah menggunakan bus listrik selain Jakarta adalah Bandung sejumlah delapan unit dan Surabaya sejumlah 14 unit. Kedua daerah tersebut menggunakan skema Buy The Service dalam mengadopsi bus listrik.
Budi menyadari tingginya harga bus listrik disebabkan oleh harga baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu, riset untuk mendapatkan baterai kendaraan listrik dengan harga terjangkau menjadi penting.
Ia sebelumnya mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan target penurunan emisi tanpa syarat dari 29% menjadi 31,89% dan bersyarat dari 41% menjadi 43,20%. Target tersebut telah tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution.
Untuk mencapai target penurunan emisi, dia mengatakan, Kementerian Perhubungan telah berkomitmen mendorong pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk kebutuhan pasar domestik dan bahkan global. Saat ini jumlah KBLBB berdasarkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit per 22 Januari 2024 yaitu sebanyak 122.630 unit.
