Bahlil Kesal Anggaran BPKM Dipangkas Tapi Dikejar Target Rp1.850 T
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeluhkan turunnya anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pagu indikatif tahun depan sebesar 44,5% dibandingkan tahun ini menjadi Rp 681,88 miliar. Padahal, target investasi pada tahun depan naik dari Rp 1.650 pada tahun ini menjadi Rp 1.850 triliun.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, kenaikan target investasi setiap tahunnya sejalan dengan kenaikan anggaran Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil menilai rencana kerja pemerintah yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan tidak garis lurus dengan anggaran yang diberikan.
Bahlil berpendapat anggaran Kementerian Investasi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% tahun depan. Menurutnya, investasi akan mendorong performa ekspor produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Selain itu, menurut dia, kenaikan target investasi pada tahun depan pada akhirnya akan dibebankan pada pemerintahan selanjutnya. Ia menilai, target investasi pada tahun depan hanya mencapai Rp 850 triliun jika anggaran yang diterima Kementerian Investasi sesuai pagu indikatif.
"Saya tidak mau meninggalkan warisan seolah-olah Menteri Investasi selanjutnya mendapatkan hal yang tidak pas. Kami tidak ada masalah dengan anggaran ini, tapi beban target investasi juga seharusnya dikurangi," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Bahlil memaparkan, capaian investasi selalu melebihi target Rencana Strategis Nasional sejak dirinya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2019. Peningkatan realisasi investasi terjadi pada 2023 atau naik 25% secara tahunan menjadi Rp 1.418,9 triliun.
Ia mencatat, lapangan kerja baru pada kuartal pertama tahun ini mencapai 547.419 orang, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lapangan kerja tersebut tercipta dari realisasi investasi yang mencapai Rp 401,5 triliun.
Bahlil menyampaikan, investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya mengedepankan pada transfer teknologi.Ini membuat mayoritas investasi masuk pada industri padat karya, seperti manufaktur dan pertambangan.
"Pada saat yang sama, pemerintah butuh penciptaan lapangan kerja. Maka dari itu kami mencampurkan investasi pada teknologi dan industri padat karya," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/4).
Total investasi pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp 401,5 triliun. Dengan demikian, nilai investasi untuk menyerap seorang tenaga kerja pada periode tersebut senilai Rp 733,44 juta.
Realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini tumbuh 22,1% secara tahunan. Bahlil mengakui, besarnya nilai investasi tersebut tidak sepadan dengan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Ia mengatakan, mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah meminta investor yang membawa teknologi tersebut untuk mengganti sebagian proses produksi dengan tenaga kerja. Bahlil mengaku tidak meminta penggantian tersebut kepada semua investor.
