Bulog Berencana Buka Agen Beras di Kamboja Demi Amankan Stok

Perum Bulog berencana mendirikan agen beras di Kamboja untuk mengamankan pasokan beras dari Negara Angkor Wat. Aksi korporasi tersebut merupakan langkah awal Bulog untuk mengakuisisi sumber beras impor di Kamboja.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, tujuan pendirian agen beras di Kamboja merupakan upaya untuk mengatasi kebijakan 25 negara yang menutup keran ekspor beras. Menurutnya, pendirian agen beras di Kamboja akan mengamankan pasokan beras impor dari Asia Tenggara.

"Luas tanam padi saja sudah turun hampir 37% di dalam negeri. Pemerintah harus melakukan tindakan berjaga-jaga, jadi kami cari sumber pasokannya dari luar," kata Bayu di Gedung DPR, Kamis (20/6).

Bayu menyampaikan, langkah selanjutnya setelah pendirian agen beras adalah diversifikasi sumber pembelian hingga penggilingan beras. Namun Bayu mengaku tahap tersebut masih dalam diskusi apakah pembelian beras tersebut dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan penggilingan atau lahan sawah di Kamboja.

Menurut dia, salah satu alasan pendirian agen beras di Kamboja adalah kesesuaian beras asal Negara Angkor Wat dengan preferensi konsumen lokal. Total beras impor dari Kamboja yang telah masuk ke dalam negeri sekitar 25.000 ton.

Bayu menekankan, proses pendirian agen beras di Kamboja tidak bisa rampung dalam waktu dekat. Bulog harus memiliki akses pendanaan di Kamboja.

"Saya sedang konsultasi dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Kamboja. Ini pekerjaan bukan hitungan minggu bisa selesai, prosesnya panjang," ujarnya.

Di sisi lain, Bayu meyakinkan pendirian agen beras di Kamboja tidak akan mengancam petani lokal. Bayu menegaskan akan tetap memprioritaskan pasokan beras dari dalam negeri lantaran proses pengadaannya yang lebih mudah.

Pada saat yang sama, menurut dia, agen beras milik Bulog di Kamboja dapat memperdagangkan berasnya di pasar internasional jika beras di Indonesia tersedia. Namun Bayu menekankan prioritas pertama Bulog adalah pengadaan beras di dalam negeri.

"Urusan makanan nomor satu adalah ketersediaan barang, fisiknya harus ada. Kami tidak bisa main-main, karena pangan harus tersedia," ujarnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman membenarkan tingginya alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, Amran berencana menyurati Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian untuk bekerja sama dalam menekan angka alih fungsi tersebut.

Pada saat yang sama, Amran akan mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Pertanian 2025 senilai Rp 25 triliun. Seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk membuka lahan seluas 1 juta hektar.

"Rencana pembukaan lahan tersebut ada di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan di Merauke, Papua Selatan," kata Amran.