Kuota Impor Beras Tak akan Ditambah Meski Bansos Pangan Diperpanjang
Pemerintah akan memperpanjang penyaluran bantuan sosial atau bansos pangan hingga akhir tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan cadangan beras pemerintah cukup untuk memenuhi perpanjangan program bantuan pangan hingga akhir tahun ini sehingga tak perlu menambah kuota impor.
Program pemberian beras gratis sejumlah 10 kilogram ke 22 juta keluarga penerima manfaat dijadwalkan hanya sampai bulan ini. Namun Presiden Joko Widodo memperpanjang program tersebut hingga akhir tahun, atau pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Dengan perpanjangan program bansos ini, bantuan pangan yang akan disalurkan Bulog tahun ini mencapai 1,98 juta ton.
"Stok yang kami miliki untuk menjaga stok beras nasional dan tugas-tugas lain yang diberikan ke Bulog, bukan hanya perpanjangan program bantuan pangan," kata Bayu di Gedung DPR, Kamis (20/6)
Bayu mencatat stok beras Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton. Sementara itu, total beras impor yang telah masuk ke dalam negeri adalah 2 juta ton dari total kuota tahun ini sejumlah 3,6 juta ton.
Badan Pangan Nasional memperkirakan potensi penurunan volume produksi beras pada tahun ini bisa mencapai 5 juta ton. Proyeksi tersebut berdasarkan defisit neraca produksi yang dicanangkan terjadi bulan ini dan berlanjut pada bulan depan.
Defisit neraca produksi beras diperkirakan minus 570.000 ton pada bulan ini. Ini karena, produksi beras diperkirakan susut 43,85% secara bulanan menjadi 2,01 juta ton, sedangkan volume naik 10.000 ton menjadi 2,58 juta ton.
Produksi beras nasional tahun ini akan turun 5 juta ton menjadi sekitar 26 juta ton. Namun, Bayu mengatakan Bulog belum menerima penugasan penambahan impor beras untuk paruh kedua tahun ini. "Penugasan impor 3,6 juta ton saya belum selesai," katanya.
Bayu sebelumnya menyatakan, telah mendapatkan komitmen volume impor beras hingga akhir tahun. Menurutnya, impor beras tersebut mayoritas berasal dari Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Thailand. Dia juga mengaku telah mendapatkan komitmen impor beras dari Pakistan.
"Kalau butuh, tinggal ambil karena saya sudah punya stand by supplier. Belum ada tanda tangan kontrak jual-beli, tapi sudah ada komitmen," kata Bayu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6).
Oleh karena itu, negara pemasok dapat melaporkan jika pasokan yang dijanjikan tidak tersedia. Sebab, Bulog tidak dapat melakukan lindung nilai atau membeli beras tersebut saat ini dan dikirimkan saat dibutuhkan.
