Buruh Ancam Lumpuhkan Industri Tekstil dan Logistik Pekan Depan
Membuat ringkasan dengan AI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar mogok kerja massal pada pekan depan. Aksi buruh tersebut akan dilakukan jika pemerintah tidak merevisi dua peraturan, masing-masing terkait industri tekstil dan logistik.
"Kalau Permendag dan peraturan di Kemenhub tidak dicabut dalam satu kali tujuh hari, kami akan lumpuhkan Indonesian. Buruh tekstil kami instruksikan setop produksi, sedangkan buruh kurir dan logistik tidak usah kirim barang," kata Presiden KSIP Said Iqbal di depan Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Rabu (3/7).
Sebagian buruh kurir yang siap berhenti mogok berasal dari PT Pos Indonesia. Sebab, perusahaan pelat merah tersebut akan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga puluhan ribu orang pada kuartal ketiga tahun ini.
Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 membuat impor tekstil dari Cina bebas masuk ke Indonesia. Hal ini membuat industri dalam negeri semakin tertekan sehingga banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh tekstil.
KSPI meminta aturan tersebut dicabut. Selain itu, organisasi buruh ini juga mendesak pencabutan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang membolehkan aplikator atau platfrom daring asing membuka usaha jasa kurir dan logistik.
Sejak pagi tadi, KSPI melakukan demonstrasi besar di dua titik, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. "Kami akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia kalau tuntutan kami tidak direspon," ujarnya.
Ia menyebut data pemerintah terkait korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri tekstil dan logistik berbeda dengan kondisi riil. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total korban PHK di industri tekstil selama tiga bulan terakhir hanya 27 ribu orang.
Angka itu berbeda dengan hasil penelitian Partai Buruh yang mencapai 127 ribu orang. Di sektor logistik, sebanyak 20 ribu buruh kurir terancama kehilangan pekerjaan pada Juli hingga Agustus 2024 apabila bisnis logistik lokapasar (marketplace) asing terus beroperasi.
Said mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret demi melindungi industri domestik. Kepala Negara saat ini harus mendukung pertumbuhan industri nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan memberikan insentif lokal.
Said mengancam akan melakukan demonstrasi yang lebih besar dan meluas jika tuntutan tersebut tidak diindahkan. "Diharapkan industri di dalam negeri dapat tumbuh lebih kuat, mampu bersaing di pasar global, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan langkah ini," katanya.
