TEKSTIL: Berita Tekstil Indonesia Hari Ini - Tekstil Terbaru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui industri tekstil dan alas kaki tengah tertekan. Salah satu alasannya karena kalah saing dengan produk impor.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat kebijakan seleksi impor produk tekstil dari luar negeri demi mencegah PHK terus terjadi

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan strategi pemerintah dalam mengatasi penurunan kinerja manufaktur dengan melakukan proteksi terhadap industri tekstil, alas kaki, mesin, dan karet di Indonesia.

Indef melihat, terdapat indikasi banjir impor ilegal tak hanya dari Cina tetapi juga Malaysia dan Thailand di balik lesunya industri tekstil nasional.

Pemerintah akan memperpanjang penerapan aturan terkait pengenaan bea masuk tambahan untuk mendukung industri tekstil nasional yang tengah tertekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan yang menyebut kondisi industri tekstil domestik tengah memasuki fase penurunan alias sunset industry.

Pakaian impor ilegal yang tidak tercatat oleh BPS telah mendistorsi harga di pasar karena harga pakaian impor ini sangat murah dan dijual secara daring.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan penambahan bea masuk pakaian jadi impor selambatnya akhir bulan ini.

Banjir produk tekstil impor mengakibatkan industri dalam negeri terpuruk. Sejumlah usaha konveksi masih bertahan.

Industri tekstil nasional tengah menghadapi gelombang PHK. Salah satunya akibat kalah saing dengan banjirnya produk impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah bakal mengenakan bea masuk pada tujuh item atau komoditas impor dari berbagai negara. Bagaimana aturan yang bakal diterapkan?

Pelaku usaha menilai masalah impor tekstil ilegal saat ini berdampak signifikan pada industri retail dan mal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada tujuh komoditas yang akan terkena bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD).

KSPI berencana menggelar mogok kerja massal pada pekan depan. Aksi buruh tersebut akan dilakukan jika pemerintah tidak merevisi dua peraturan, masing-masing terkait industri tekstil dan logistik.

KSPI menilai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 menguntungkan produk tekstil asal Cina dan merugikan barang lokal. Dampaknya, puluhan ribu buruh tekstil terkena PHK.