Perumnas Nilai Pendanaan Backlog Perumahan akan Stabil Berkat Tapera
Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas menyatakan program Tabungan Perumahan Rakyat akan berdampak positif bagi pemenuhan kebutuhan rumah nasional. BUMN ini sedang mengerjakan proyek uji coba ekosistem pemenuhan kebutuhan perumahan dengan melibatkan Badan Pengelola Tapera
Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek uji coba tersebut melibatkan Bank Tanah, Tapera, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurutnya, uji coba tersebut dilakukan di Brebes, Jawa Tengah hingga akhir tahun ini.
"Tanahnya dari Bank Tanah, kami bangun properti, offtaker-nya dari konsumen Tapera, bibit dananya dari BTN, BTN dijamin SMF, dan pelayanan publiknya dari Kementerian PUPR. Tahun ini uji coba selesai," kata Budi di Gedung DPR, Senin (8/7).
Budi menilai, program Tapera akan membuat pendanaan untuk proyek pembangunan perumahan lebih stabil. Program tersebut bertujuan untuk menekan angka backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit pada akhir 2023.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan, 80% dana program Tapera akan ditempatkan di obligasi. Mayoritas surat utang tersebut merupakan obligasi negara dengan peringkat tinggi sehingga risikonya rendah.
Investasi tersebut dipercayakan pada tujuh manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera. Ketujuhnya telah menandatangani kontrak investasi kolektif atau KIK.
Berdasarkan laman resmi PT BRI Manajemen Investasi, ketujuh manajer investasi tersebut adalah PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Seluruh manajer investasi tersebut kini menguasai sekitar 70% pasar reksadana di dalam negeri.
Penyelesaian Aset Terbengkalai
Budi mencatat Perumnas saat ini memiliki 41.000 unit properti yang terbengkalai di penjuru negeri. Aset tersebut kini belum memiliki penghuni karena tidak memiliki akses ke lokasi properti atau permintaan di wilayah tersebut belum terbentuk.
Aset terbengkalai tersebut merupakan permintaan pemerintah daerah ke Perumnas untuk mengatasi kebutuhan rumah di masing-masing daerah. Adapun pembangunan aset tersebut terjadi pada 2011-2017.
Budi berencana menyelesaikan sebagian aset terbengkalai tersebut melalui keja sama dengan Tapera. Untuk diketahui, BP Tapera mengelola dana senilai Rp 13,72 triliun untuk menyediakan 166.000 rumah dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tahun ini.
"Kami akan menargetkan dapat membangun antara 10.000 sampai 14.000 rumah dalam program FLPP tahun ini. Sebagian akan kami pasok dari aset kami yang terbengkalai," katanya.
Budi mencatat, sebagian aset tersebut berada di Medan, Bogor, Kepulauan Samosir, dan Kalimantan Selatan. Namun Budi menekankan mayoritas aset terbengkalai berada di luar Pulau Jawa.
