Bapanas Klaim Bantuan Pangan Beras Punya Andil Menurunkan Kemiskinan
Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg terhadap 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, bantuan tersebut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.
"BPS pada Juli 2024 mencatat, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%, menurun 0,33% terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54% terhadap September 2022," kata Arief di Jakarta, Selasa.
Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.
"Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit," ujarnya.
Menurut Arief, bantuan pangan beras merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan tersebut juga membantu mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.
Ia mencatat, kontribusi beras terhadap kemiskinan cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan yang mencapai 25,93%. Sedangkan di wilayah perkotaan, kontribusi mencapai 21,84%.
Arief berharap, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik berkat bantuan pangan. Komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.
"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN," jelasnya.
Selain penyaluran bantuan pangan, menurut Arief, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.
Pemerintah juga menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.
"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," kata Arief.
