Mendag Tetapkan Enam Pelabuhan Impor Pengganti Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah telah menetapkan pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi. Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kepulauan RIau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi. Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi akan segera rampung.
"Pelabuhan pintu masuk impor barang jadi ada di Semarang untuk Pulau Jawa, di Belawan atau Batam untuk Pulau Sumatra, lalu Pelabuhan Internasional Bitung, pelabuhan di Makassar, dan Pelabuhan di Sorong," kata Zulhas di Gedung DPR, Rabu (4/9).
Zulhas menjelaskan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi ke pelabuhan tersebut akan meringankan beban Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur. Namun, ia menekankan pemindahan tersebut masih harus disahkan melalui rapat terbatas yang dipimpin presiden.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelumnya menekankan, langkah ini tak hanya untuk mencegah impor ilegal tetapi juga dapat mendorong ekonomi Indonesia timur. Ada tujuh jenis barang impor yang pintu masuknya dipindahkan, yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.
Agus berargumen pemindahan pintu masuk tujuh barang impor akan memicu pertumbuhan industri pelayaran di dalam negeri. Ini karena sebagian besar tujuh barang impor tersebut akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa.
"Kesiapan semua infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyiapkan usulan tersebut merupakan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan," kata Agus di kantornya, Jumat (19/7).
Badan Pusat Statistik mendata, mayoritas perputaran barang dan perekonomian masih terjadi di Pulau Jawa atau 57,05% dari struktur perekonomian nasional. Pada saat yang sama, Agus menemukan bahwa pemindahan barang melalui jalur laut nasional hanya bisa dilakukan perusahaan pelayaran lokal.
"Syukur-syukur bisa merembet menjadi membantu menumbuhkan industri perkapalan di Indonesia. Jadi, efek berganda pemindahan pintu masuk tujuh barang impor tersebut besar sekali," katanya.
Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Muhammad Taufiq mengatakan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.
"Saya berharap pemindahannya rampung tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (19/8).
Rencana pemindahan pelabuhan impor barang jadi sebenarnya sudah mencuat sejak 2018. Wacana tersebut kembali mencuat medio tahun ini saat peluncuran Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal.
Taufiq menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai. Tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor.
