Berita Kemendag Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemendag memperketat pengawasan e-commerce karena saat ini telah memiliki dampak signifikan pada ekonomi Indonesia, bahkan berencana merevisi aturan mengenai sektor tersebut.

Kemendag targetkan harmonisasi aturan e-commerce, termasuk transparansi biaya admin, selesai minggu ini setelah melalui beberapa kali pembahasan.

Kementerian Perdagangan memanggil Shopee Indonesia untuk klarifikasi sejumlah pengaduan konsumen terkait ketidaksesuaian barang hingga masalah transaksi digital.

Kemendag dan Kementerian UMKM menyiapkan aturan terkait toko online di marketplace atau e-commerce. Apa saja yang akan diatur?

Kementerian Perdagangan mencari sumber impor baru bijih plastik dari India, AS, dan Afrika untuk mengatasi kenaikan harga plastik akibat konflik di Timur Tengah.

Sejumlah peluang perluasan pasar industri kreatif karya SMK di Kudus di luar negeri hadir lewat Kemendag. Kesejahteraan warga lokal bisa terangkat, sambil membenahi tradisi pendidikan dan sosial.

Kementerian Perdagangan mengatakan tidak ada izin atau persetujuan impor (PI) khusus yang dikeluarkan pemerintah terkait rencana pengadaan 105 ribu mobil pick up oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kementerian Perdagangan mengatakan produk dispenser krim kocok Whip Pink kemungkinan berasal dari impor.

Harga emas yang meroket mendongkrak nilai ekspor Indonesia ke Swiss.

Kementerian Perdagangan menyebut telah mengeluarkan izin impor untuk komoditas daging sapi pada 2026.

Pemerintah Jepang menjajaki peluang kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan penyebab baru di balik banjirnya produk impor ilegal masuk ke Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan nilai transaksi dalam program UMKM "Berani Inovasi, Siap Ekspor (BISA)" telah mencapai US$ 134,4 juta atau sekitar Rp 2,23 triliun hingga November 2025.

Kemendag membantu 1.100 lebih UMKM mengekspor produk ke 33 negara. Bagaimana cara mendaftar program bantuan UMKM Bisa Ekspor ini?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil pemerintah untuk membahas potensi kembali diaturnya pajak impor pakaian bekas.