Bos AirAsia Temui Luhut Bahas Harga Avtur RI yang Lebih Mahal dari Negara Lain
Buat ringkasan dengan AI
CEO AirAsia Tony Fernandes akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hari ini, Kamis (5/9). Pertemuan tersebut akan membahas cara menekan harga tiket pesawat untuk rute domestik.
Tony menilai pembukaan kompetisi dalam pengadaan avtur di bandara dapat menekan harga tiket pesawat untuk rute domestik. Untuk diketahui, pengadaan avtur di seluruh bandara lokal dimonopoli PT Pertamina.
"Saat ini harga avtur di Indonesia lebih mahal 28% dibandingkan harga avtur dunia. Saya akan berbicara terkait hal ini dengan Pak Luhut," kata Tony kepada Katadata.co.id di sela agenda Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 di Jakarta, Kamis (5/9).
Selain itu, Tony mendorong agar pembukaan kompetisi pengadaan avtur di bandara dibarengi dengan pengenaan pajak bagi perusahaan maskapai penerbangan. Untuk diketahui, harga tiket pesawat saat ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 11%, dan Pajak Penghasilan.
Untuk diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menghitung praktek monopoli tersebut menggenjot harga avtur domestik lebih tinggi 43% dari negara lain di Asia Tenggara. Adapun harga avtur berkontribusi hingga 45 pada harga tiket pesawat di dalam negeri.
Sebelumnya, Anggota KPPU Mohammad Reza menekankan pembukaan pasar penyedia avtur tidak sama dengan memberikan perlakuan khusus pada industri migas asing. Justru langkah ini dapat memperlancar perpindahan barang di dalam negeri.
Dampak penurunan harga avtur akan besar pada industri pariwisata nasional. "Data yang kami peroleh, berkurangnya ongkos penerbangan 10% akan meningkatkan performa industri pariwisata lebih dari 10%," kata Reza.
KPPU telah merekomendasikan pembukaan jasa penyediaan avtur sejak 2008. Rekomendasi yang sama terus diberikan pada 2016 dan 2023. Secara rinci, KPPU merekomendasikan revisi Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 agar pasar avtur nasional terbuka ke semua pihak secara alami.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengaku mendukung usulan KPPU untuk membuka bisnis pengisian avtur ke pelaku usaha lain. Pada saat yang sama, Rachmat mengkhawatirkan pelaku usaha hanya akan mengincar bandara dengan rute penerbangan populer.
Rachmat menyampaikan Pertamina memiliki kewajiban untuk menyediakan avtur di semua bandara. "Kalau bisnis ini dibuka, perusahaan lain juga harus menyediakan jasanya di bandara dengan rute yang tidak terlalu populer," katanya.
Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan mengaku telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan.
"Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif," kata Robby.
