Industri Kelapa RI Disalip Filipina, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Hilirisasi
Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri kelapa pada pekan depan. Hilirsasi diharapkan dapat mendorong nilai tambah industri kelapa di Tanah Air yang kini mulai disalip Filipina.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, rencana hilirisasi ini didorong oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Indonesia akan menjadikan hilirisasi sebagai motor penggerak industri pengolahan yang bahan bakunya disediakan dari dalam negeri. Salah satunya, produk kelapa.
"Kelapa dipilih karena sebelum 2020 Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia secara volume dan hasil. Namun sejak pandemi ternyata kita disalip Filipina,” kata Teguh dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (27/9).
Teguh menyebut, luasan lahan kelapa Filipina saat ini menjadi yang terbesar di dunia, mencapai 3,7 juta hektare (ha). Sementara Indonesia hanya mencapai 3,3 juta ha. Tidak hanya produksi dan volume, Indonesia juga kalah dari Filipina dari segi pengekspor kelapa dan turunannya.
Menurut Teguh, kondisi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kinerja Indonesia di sektor kelapa sudah dilampaui oleh Filipina. Karena itu, menurutnya, perlu konsolidasi dari pemerintah untuk menghadapi tantangan di sektor kelapa.
Menurut dia, industri kelapa nasional menghadapi masalah produktivitas yang stagnan di angka 1,1 ton per ha dan pola budidaya kelapa juga masih konvensional. Sebanyak 378 ribu ha tanaman juga sudah tua dan perlu diganti.
“Namun untuk bisa mengganti itu ternyata kapasitas produksi benih kita baru satu juta benih, batang bertahun. Potensinya kalau semuanya memproduksi itu bisa 9 juta, tapi ternyata kebutuhannya 41 juta. Jadi jauh sekali ya, antara kemampuan dan produksi benih,” ujarnya.
Teguh menyebut, kemampuan pemerintah saat ini belum bisa membantu penggantian tanaman seluas 378 ribu ha. Ia menyebut butuh waktu 38 tahun jika pemerintah ingin mengganti seluruh tanaman kelapa yang sudah tua.
“Sehingga kita perlu ada percepatan. Hal ini juga dipicu oleh permintaan yang tinggi dari Amerika, Eropa, dan Cina dengan permintaan susu kelapanya cukup tinggi,” ucapnya.
Ia menekankan, peta jalan hilirisai kelapa disusuh selama tujuh bulan. Ini merupakan langkah kolaborasi yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan BKPM, dan juga BRIN.
