Upah Riil Tak Naik 5 Tahun, Buruh Ancam Mogok Nasional Tahun Ini Lebih Masif
Buat ringkasan dengan AI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam mogok kerja nasional pada bulan depan akan melibatkan lebih banyak buruh dibandingkan tahun lalu jika kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP tak sesuai harapan. KSPI menekankan bahwa upah riil buruh tidak naik selama lima tahun terakhir.
Mogok kerja nasional ini rencananya akan digelar pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. Presiden KSPI Said Iqbal membandingkan aksi buruh ini dengan demo para hakim yang menuntut kenaikan gaji hingga 142%.
"Kami cuma minta naik 8%. Tahun ini, eskalasi mogok nasional akan lebih besar dari tahun lalu, yakni akan menghentikan produksi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/10).
Said menyampaikan, mogok nasional yang dilakukan pada tahun lalu tidak sampai menghentikan produksi di pabrikan. Namun, ia mengklaim aksi tersebut membuat 10 gerbang jalan tol berhenti beroperasi dan melumpuhkan Surabaya, Jawa Timur.
Pada November 2023, mogok nasional diikuti dengan demonstrasi di sejumlah kawasan industri oleh puluhan ribu buruh. Said menyampaikan, mogok nasional 2024 akan diikuti 5 juta buruh dan berpotensi membuat 15.000 pabrik stop produksi.
Walau demikian, ia menilai rencana aksi mogok nasional tersebut bukan ancaman kepada pemerintah. Menurutnya, aksi mogok nasional merupakan strategi perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan respons yang diinginkan dari pemerintah.
Said sebelumnya menjelaskan dasar pelaksanaan mogok nasional bukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Kami menggunakan UU tentang Unjuk Rasa. Jadi, kami meminta aksi mogok nasional ini jangan dihalang-halangi, karena kegiatan itu dilindungi konstitusi," kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/10).
Ia mencatat enam konfederasi buruh di dalam negeri akan menjadi penanggung jawab mogok nasional tersebut, sedangkan peserta aksi dapat merupakan anggota maupun bukan anggota serikat buruh.
Said mendorong UMP tahun depan naik antara 8% sampai 10%. Karena itu, buruh menuntut agar alfa yang digunakan dalam rumus Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan diubah dari 0,1 sampai 0,3 menjadi 1,0 sampai 1,2.
Ia berargumen besaran alfa tersebut telah adil lantaran kenaikan upah minimum selama dua tahun terakhir selalu lebih rendah dari inflasi. Dengan kata lain, perubahan alfa menjadi 1,0 sampai 1,2 dinilai akan mengkompensasi tabungan buruh yang telah digunakan tunk bertahan hidup pada tahun ini.
PP No. 51 Tahun 2023 merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, salah satu alasan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja adalah pembentukan rumus pengupahan yang lebih baik.
Di samping itu, ia mengaku akan menggelar unjuk rasa pada 24-31 Oktober 2024 dengan isu yang sama. Setidaknya 100.000 buruh akan turun ke jalan yang tersebar di 38 provinsi dan 350 kabupaten/kota.
