UMP hingga PHK akan Jadi Fokus Kerja Menaker di 100 Hari Pertama Menjabat
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, pembahasan upah minimum provinsi atau UMP 2025 dan masalah PHK massal yang tengah terjadi akan menjadi fokus kerjanya dalam 100 hari pertama menjabat.
“Ini kami sedang bahas bersama, UMP adalah isu yang cukup strategis. Kami yakin dengan kerja sama teman-teman buruh dan dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia, akan coba mencari solusi yang terbaik,” kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di kantornya pada Selasa (22/10).
Dia juga menyebut, hal kedua yang ingin difokuskan dalam 100 hari kerja pertamanya terkait dengan mencari solusi untuk pengangguran dan PHK melalui lapangan kerja baru. Dia menyampaikan telah bertemu dengan pejabat terkait untuk melihat permasalahannya.
“Ada peluang dari kami nanti menciptakan lapangan kerja baru, melalui pemetaan berdasarkan kebutuhan kompetensinya dan bagaimana cara memenuhi kompetensi tersebut,” ujarnya.
Ketiga, Yassierli menyebut akan meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui reskilling dan upskilling. Meskipun dia mengakui bahwa peningkatan produktivitas ini sudah dilakukan sebelumnya oleh Kemnaker. Namun, menurutnya, perlu ada peningkatan dan memastikan bahwa kurikulum dalam pelatihan reskilling dan upskilling ini sesuai dengan kebutuhan di industri.
Empat, dia juga menyebut pesan dari Prabowo terkait pengiriman SDM ke luar negeri. Khususnya untuk belajar terkait hospitality dan paramedic. “Ini akan kami koordinasikan dengan kementerian terkait. Jadi kami berharap 100 hari kerja ini ada sebuah terobosan yang menjadi semangat baru,” ucapnya.
Kelima, Yassierli juga akan meneruskan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker. Dia juga menyampaikan bahwa rencana di 100 hari pertama bertugas ini juga untuk menjawab harapan masyarakat yang luar biasa kepada Kabinet Merah Putih.
“Intinya kami masih berdiskusi, ini merupakan harapan awal kami. Nanti akan kami rumuskan dan akan kami sampaikan,” kata dia.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sebelumnya telah mengancam mogok kerja nasional pada bulan depan akan melibatkan lebih banyak buruh dibandingkan tahun lalu jika kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP tak sesuai harapan.
KSPI menekankan bahwa upah riil buruh tidak naik selama lima tahun terakhir. Mogok kerja nasional ini rencananya akan digelar pada 11-12 November atau 25-26 November 2024. Presiden KSPI Said Iqbal membandingkan aksi buruh ini dengan demo para hakim yang menuntut kenaikan gaji hingga 142%.
"Kami cuma minta naik 8%. Tahun ini, eskalasi mogok nasional akan lebih besar dari tahun lalu, yakni akan menghentikan produksi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/10).
Said menyampaikan, mogok nasional yang dilakukan pada tahun lalu tidak sampai menghentikan produksi di pabrikan. Namun, ia mengklaim aksi tersebut membuat 10 gerbang jalan tol berhenti beroperasi dan melumpuhkan Surabaya, Jawa Timur.
