Berita Menaker Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperkirakan, sektor industri yang terdampak oleh pelemahan permintaan global, termasuk tekstil masih rawan melakukan PHK masal.

Kemenaker mencatat, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah atau BPU baru mencapai 11% dari total pekerja informal.

Menaker Ida Fauziah telah merilis aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pemberian tunjangan hari raya tak hanya untuk pekerja tetap, melainkan juga untuk pekerja berstatus kontrak.

Pengusaha wajib membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya paling lambat sepekan atau H-7 hari raya Idulfitri.

Ida meminta para kepala daerah memantau agar perusahaan tertib memberikan THR sesuai waktunya.

Menjelang pelaksanaan lebaran 2024, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan. Apa saja ketentuan pembayaran THR karyawan?

PKB sudah menyiapkan beberapa kader partainya untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta, salah satunya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Menaker Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Apa saja ketentuan pembayaran THR?

THR muncul pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, berawal dari pemberian persekot Lebaran untuk pegawai negeri. Seiring perjalanan waktu, THR diperluas mencakup seluruh pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan pemberian THR pada 2023.

Ida menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan THR.

Ida meminta THR pada tahun ini harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.

Pelaku usaha menyambut baik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 5 tahun 2023 yang mengizinkan pengusaha industri padat karya untuk memangkas upah pekerja atau buruh hingga 25%.

Menaker mengeluarkan aturan yang mengizinkan pengusaha industri padat karya berorientasi ekspor memotong gaji karyawan maksimal hingga 25%.

Perumusan Perppu Cipta Kerja sudah melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara terbuka, dan melalui proses panjang di berbagai daerah Indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.