Indonesia Bisa Setop Impor Beras Tahun Depan, Pengusaha Padi Beberkan Syaratnya
Buat ringkasan dengan AI
Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi memprediksi pemerintah berperluang tak mengimpor beras mulai tahun depan. Namun, banyak syarat yang perlu dipenuhi agar kebutuhan beras domestik tercukupi tanpa perlu impor.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menilai, pemerintah perlu menyediakan benih yang cukup, selesai memperbaiki irigasi, membantu pengadaan mesin pertanian, dan memperlancar distribusi pupuk. Jika itu semua direalisasikan, bukan tak mungkin pemerintah tak perlu mengimpor beras.
"Kalau itu bisa dilakukan sampai pengamanan harga di tingkat petani dan konsumen, saya pikir tahun depan bisa stop impor. Selain itu, stok tahun depan banyak volume impor beras tahun ini tinggi," kata Sutarto kepada Katadata.co.id, Jumat (25/10).
Pemerintah mengalokasikan kuota impor pada Perum Bulog pada tahun ini sebanyak 3,6 juta ton. Hingga bulan lalu, sebanyak 2,4 juta ton beras impor telah masuk.
Walau demikian, mantan Direktur Utama Perum Bulog ini mengatakan langkah menyetop impor beras lebih realistis terlaksana padaa 2026. Pekerjaan rumah terbesar untuk menyetop impor beras adalah ekstensifikasi lahan sawah dan intensifikasi produksi lahan eksisting.
Ia menghitung produktivitas beras lokal bisa naik mencapai 7 ton per hektare dari posisi saat ini sekitar 5,3 ton per hektare. Menurutnya, produktivitas beras harus naik setidaknya menjadi 6,5 ton per hektare di lahan eksisting agar bisa menghentikan impor beras.
Sutarto menyampaikan peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan pertumbuhan Indeks Pertanaman menjadi lima kali dalam dua tahun. Terakhir, Sutarto mendorong pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi lahan sawah pada tahun depan.
Badan Pangan Nasional memproyeksi total luas panen beras pada tahun ini mencapai 10,04 juta hektare. Angka tersebut susut 1,62% atau 166.000 hektare dari capaian tahun lalu seluas 10,21 juta hektare.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan pada tahun keempat kepemimpinannya. Organisasi Agrikultur dan Makanan Global atau FAO mendefinisikan swasembada sebagai kemampuan negara memenuhi 90% kebutuhan suatu pangan dari dalam negeri. Namun, Sutarto menilai target swasembada yang dimaksud Prabowo Negara menjadi lumbung pangan dunia.
Sutarto pun menilai, target swasembada beras versi Prabowo adalah menghentikan impor beras dan mengekspor beras lokal ke pasar global.
Pemerintah pun menargetkan, dapat mencetak tiga juga hektare sawah hingga 2029 untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan mencetak 150.000 hektare sawah di Kalimantan Tengah pada tahun depan.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan pencetakan sawah di Kalimantan Tengah akan memanfaatkan kawasan rawa. Namun Nur Alam tidak merinci lebih lanjut lokasi sawah di Kalimantan Tengah tersebut.
"Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional," kata Nur Alam dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).
Nur Alam mengatakan pencetakan sawah hingga 2029 setidaknya akan dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Sebab, tiga daerah tersebut dinilai memiliki akses irigasi yang memadai.
Ia menyatakan pencetakan sawah pada 2025-2029 akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai instansi. Menurutnya, hal tersebut penting agar sawah yang dicetak memiliki lahan yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan.
